Eks Menteri Perdagangan yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel merasa tak ada keadilan. Ketika banyak petani menjerit karena pupuk mahal, pemerintah justru menerbitkan subsidi mobil listrik. Penikmatnya hanya orang kaya, pejabat negara, bahkan oligarki.
Kata Gobel, sektor pertanian, seharusnya mendapat atensi khusus dari pemerintah. Besaran subsidinya dijaga tidak turun. “Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgen, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya,” ujar Gobel, Jakarta, dikutip Rabu (17/5/2023).
Berdasarkan catatan Politikus NasDem asal Gorontalo ini, anggaran subsidi pupuk terus menurun. Pada 2019, misalnya, subsidi pupuk ditetapkan Rp34,3 triliun. Tahun berikutnya turun menjadi Rp31 triliun. Pada 2021, turun menjadi Rp29,1 triliun. Turun lagi Rp25,3 triliun pada 2022. Tahun ini, tersisa Rp24 triliun. Artinya, subsidi pupuk dalam lima tahun, susutnya hampir Rp10 triliun. Atau setara Rp2 triliun/tahun.
Menurut Gobel, pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jor-joran memberikan subsidi kepada yang tak berhak, yakni masyarakat mampu, pengusaha bahkan oligarki. Jelas kalau konsumen mobil listrik adalah kelompok kaya. “Pemerintah seharusnya fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik,” ungkapnya.
Saat ini, kata Gobel, pembelian mobil listrik harus antre berbulan-bulan. Artinya, tidak ada masalah di permintaan. Pemerintah tak seharusnya turun tangan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik. Sebaiknya pemerintah turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan. “Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa,” tandas Gobel.
Sejak 20 Maret 2023, pemerintah menyediakan subsidi Rp70 juta hingga Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik. Ada 2 merek yang dipastikan mendapatkan subsidi ini, yakni Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air Ev. Sedangkan untuk pembelian motor listrik, subsidinya dipatok Rp7 juta.
Sedangkan PMK No49/2023 tentang SBM Tahun Anggaran 2024 menetapkan acuan untuk pengadaan mobil listrik di kementerian dan lembaga. Mobil listrik untuk PNS eselon I, harganya maksimal Rp966,8 juta per unit. Sedangkan mobil listrik untuk eselon II dibatasi Rp746 juta per unit. Untuk pengadaan motor listrik PNS biasa dibatasi Rp28 juta/unit.
Tak berhenti di situ, pengadaan mobil listrik untuk operasional kantor dibatasi Rp430 juta/unit. Pun demikikiann dengan biaya perawatan ditanggung negara. Untuk mobil listrik pejabat negara, anggaran perawatannya maksimal Rp14,84 juta/tahun.
Mobil listrik eselon I maksimal Rp11,10 juta/tahun, eselon II maksimal Rp10,99. Kendaraan operasional ditetapkan maksimal Rp10,46 miliar dan motor listrik PNS sebesar Rp3,2 juta/tahun. Intinya, pejabat negara dan PNS benar-benar dimanjakan karena bisa menikmati kendaraan listrik gratis. Dan tak perlu keluar duit untuk perawatan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)