Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan pihaknya tak kunjung bergerak meski sudah kantongi informasi awal soal dugaan ‘permainan’ dalam program makan bergizi gratis (MBG). Lembaga antirasuah berdalih, membutuhkan laporan awal resmi dari publik soal dugaan ini.
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK.
“Sepanjang pengetahuan saya, belum ada laporan yang masuk terkait MBG,” kata Tessa kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Karena itu, lanjut Tessa, KPK belum bisa mengambil tindakan terhadap dugaan korupsi MBG karena belum ada laporan resmi dari masyarakat.
“Namun, KPK tetap memantau baik dari media maupun jalur informasi lainnya. Jika memang ada aduan, maka akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai apakah informasi terkait dugaan pemotongan anggaran program MBG—dari Rp10.000 per porsi menjadi Rp8.000 per porsi—pernah disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, Tessa menjelaskan bahwa informasi tersebut bersifat pribadi dan bukan laporan masyarakat. Karena itu, informasi tersebut hanya dapat ditindaklanjuti dalam ranah pencegahan, bukan penindakan.
“KPK mendapatkan info secara pribadi yang perlu diverifikasi dan divalidasi. Hal tersebut disampaikan kepada Badan Gizi Nasional saat datang berkunjung ke KPK untuk dijadikan bahan evaluasi dan pencegahan bila memang terverifikasi ada,” jelasnya.
“Namun, sepanjang pengamatan saya, Kepala BGN sudah menjelaskan temuan dari Ketua KPK tersebut. Jadi, belum ada hal yang perlu ditindaklanjuti lagi saat ini,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto berbicara soal celah korupsi di program MBG. Dia mengaku ada indikasi ermainan dalam penunjukkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) alias dapur makan bergizi gratis (MBG).
“Ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, dikutip Sabtu (8/3/2025).
Menurut Setyo, lokasi yang tidak sesuai itu bisa merusak kondisi makanan saat diberikan kepada para siswa. Pemerintah diminta menindaklanjuti temuan ini. “Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” ujar Setyo.
Selain itu, dia juga menyampaikan adanya informasi terkait dugaan pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” tutur dia mengungkapkan.
Setyo mengatakan temuan itu sudah disampaikan saat bertemu dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.
“Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif,” ucap dia.