Menko Perekonomian Airlangga Hartarto layak bangga lantaran inflasi di Indonesia sepanjang 2021, bisa terjaga rendah dan stabil. Angkanya 1,87% secara tahunan (year on year/yoy).
Dia bilang, capaian ini merupakan buah dari solidnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia (BI), dalam menjaga stabilitas harga. “Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang mengalami peningkatan inflasi, capaian inflasi Indonesia tergolong cukup terkendali dan patut kita syukuri, di tengah tingginya tekanan baik sisi supply maupun demand, akibat pandemi COVID-19,” tutur Menko Airlangga saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) secara virtual, Jakarta, Rabu (9/3/2022).
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah dan BI menyepakati lima langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi. Langkah strategis tersebut ditujukan agar tetap konsisten dalam menjaga inflasi di kisaran sasaran 3,0%±1% pada 2022. Serta untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan memitigasi risiko inflasi ke depan yang mulai meningkat.
Langkah-langkah strategis tersebut mencakup sejumlah poin. Pertama, memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional. Kedua, memitigasi dampak upside risks antara lain dampak normalisasi kebijakan likuiditas global dan peningkatan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Ketiga, menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0-5,0%. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Implementasi strategi difokuskan antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian sisi hulu-hilir, pengembangan konektivitas, serta penguatan kerja sama antar daerah.
“Keempat, memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat. Kelima, memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022 dengan tema: “Digitalisasi UMKM Pangan untuk Akses dan Stabilisasi Harga,” papar Menko Airlangga.
Dalam HLM TPIP juga menyepakati untuk memastikan berjalannya implementasi kebijakan dan program kerja pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi tahun 2022–2024. “Peta Jalan dirancang untuk menjawab tantangan pengendalian inflasi jangka menengah, yang secara lebih rinci diterjemahkan pada program kerja TPIP yang ditetapkan setiap tahunnya. Selain itu, guna mendukung implementasi kebijakan dalam peta jalan pada tingkat daerah, hampir seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi/kabupaten/kota juga telah menetapkan peta jalan,” ujar Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir yang juga Sekretaris TPIP.
Sinergi kebijakan yang ditempuh pemerintah dan BI, melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi di masa pandemi diharapkan dapat menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen tetap terjaga. Upaya tersebut diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah meningkatnya risiko global. Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat mendukung pemulihan perekonomian serta pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan menuju Indonesia Maju.
“Pemerintah dan Bank Indonesia terus berkoordinasi untuk mitigasi berbagai tantangan pencapaian inflasi tahun 2022 baik yang berasal dari global maupun domestik. Penguatan program kerja dan strategi kebijakan pengendalian inflasi di pusat-daerah, maupun sinergi komunikasi kebijakan menjadi strategis dalam mendukung pencapaian inflasi nasional tetap terkendali ditengah risiko-risiko yang dihadapi,” pungkas Menko Airlangga.
Hadir dalam acara tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Perdagangan M Lutfi, Menteri Pertanian Syahril Yasin Limpo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, dan pejabat eselon I dan/atau setingkat perwakilan Kementerian/Lembaga anggota TPIP lainnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)