Berdasarkan hasil survei Celios (Center of Economic and Law Studies), sebagian masyarakat yang menjadi reponden, menginginkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan bertahap guna memastikan efektivitasnya.
Peneliti Celios, Galau D Muhammad mengatakan, survei Makan Bergizi Gratis (MBG) seri II, menyatakan, sebanyak 69 persen responden setuju program MBG dilakukan secara bertahap.
“Bukan sekedar bertahap, tapi kesiapan dari partisipasi komunitas dinilai sangat penting. Itu disampaikan 56 persen responden, sementara 53 persen masyarakat mendukung pengelolaan program melalui kolaborasi multistakeholder. Pendekatan ini, diyakini dapat mengurangi risiko penyimpangan serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaksanaan program,” kata Galau di Jakarta, Senin (27/1/2025).
Galau menjelaskan, masyarakat lebih memprioritaskan penyediaan makanan olahan sehat dan daging ketimbang susu dalam konteks kebutuhan gizi anak-anak. Sebanyak 43 persen responden menilai, makanan olahan sehat sebagai komoditas paling dibutuhkan.
“Ini menunjukkan ada kesadaran yang tinggi akan pentingnya makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga terjamin kesehatannya,” imbuhnya.
Analisis terhadap data mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keberhasilan program MBG, lanjutnya, menunjukkan, kualitas makanan yang baik adalah prioritas utama.
Disampaikan 40 persen responden. “Artinya, masyarakat menginginkan makanan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan gizi tetapi juga berkualitas tinggi,” bebernya.
Dalam hal pendanaan, kata Galau, sebanyak 83 persen responden menekankan, program MBG sebaiknya dibiayai melalui anggaran pemerintah.
Peneliti Celios, Jaya Darmawan menambahkan, perlunya dukungan terhadap pembiayaan domestik tercermin dari 79 persen masyarakat yang menolak keras penggunaan utang luar negeri.
Menurut dia, anggaran yang besar dan terus bertambah dari MBG, harus didanai dari sumber yang tidak berisiko dan tidak mengganggu program prioritas lain.
“Jangan sampai anggarannya diambil dari anggaran perlindungan sosial, dana pendidikan, dan anggaran di daerah/desa yang signifikan meningkatkan pembangunan manusia secara merata. Apalagi menggunakan skema utang yang membebani APBN di kemudian hari,” kata Jaya.
Dia mengatakan, pemerintah sebaiknya menggunakan pendanaan dari kebijakan fiskal yang progresif dan adil seperti pajak kekayaan, pajak produksi sektor ekstraktif, windfall profit tax sektor ekstraktif.
Hasil survei juga menunjukkan, program subsidi dalam bentuk uang (20 persen) dan peningkatan kualitas pendidikan (13,8 persen) juga disebut sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan bantuan, di mana keluarga dapat menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu untuk membeli makanan, membayar biaya pendidikan, atau kebutuhan penting lainnya.
“Masyarakat tampaknya lebih memilih pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek makan bergizi gratis, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, yang merupakan fondasi bagi masa depan anak-anak,” kata Jaya.