Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan hanya 5 persen warga Indonesia yang mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.
Hasil survei itu disiarkan SMRC dalam kanal YouTube SMRC TV, Jumat (1/4/2022). Direktur Riset SMRC Deni Irvani menyebutkan, 73 persen responden menilai ketentuan masa jabatan Presiden maksimal dua kali harus dipertahankan.
“Hanya 15 persen yang menilai ketentuan tersebut harus diubah,” kata Deni.
Dari 15 persen yang menilai masa jabatan presiden harus diubah, sebanyak 61 persen ingin masa jabatan presiden hanya satu kali untuk masa jabatan 5, 8, atau 10 tahun.
Sementara itu, responden yang ingin lebih dari dua kali jabatan hanya 35 persen responden atau hanya sekitar 5 persen dari total populasi.
Deni menambahkan bahwa pendapat warga yang mayoritas ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali ini konsisten dalam 3 kali survei, yakni pada bulan Mei 2021, September 2021, dan Maret 2022.
“Ide menambah periode jabatan presiden bukanlah aspirasi yang umum di tengah masyarakat. Hanya sekitar 5 persen warga yang setuju dengan pandangan itu. Publik pada umumnya ingin seorang presiden hanya menjabat maksimal dua periode saja,” tegas Deni.
Survei ini dilakukan secara tatap muka pada 13-20 Maret 2022 terhadap 1.220 responden. Responden dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebanyak 1.027 atau 84 persen.
Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,12 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).
Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengungkapkan data bahwa sebanyak 110 juta pengguna media sosial mendukung wacana penundaan Pemilu 2024. Angka tersebut didapat Luhut berdasarkan analisis dari bigdata yang dimilikinya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)