Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Komjen Pol. Dr. (H.C) Drs. H. Syafruddin Kambo M.Si. meminta agar seluruh pimpinan pondok pesantren (ponpes) tidak melibatkan para santri dalam praktik politik praktis. Terlebih lagi, kini Indonesia sudah memasuki masa-masa tahun politik.
“Tidak boleh ada lagi (istilah) cebong, kampret, istilah kadrun. Saya berpesan, ini bukan konstelasi politik yang dihadapi, jadi tolong lah (ketika) tokoh politik datang ke pesantren, tolong santri tidak usah dihadirkan lah. Santri kita belum bisa memilih, belum 17 tahun, (dapat) diterima oleh para kiai saja,” tegas Syarifuddin dalam Konferensi Internasional Pengasuh Pesantren Se-Asia Tenggara dengan tema Strategi Pengembangan SDM Pesantren di Pesantren Darunnajah, Ulujami, Jakarta Selatan pada Selasa (8/11/2022).
Menurut mantan Menpan-RB ini, akan kasihan jika para santri yang belum cukup umur sudah dicekoki dengan berbagai praktik politik praktis. “Supaya jangan belum apa-apa sudah dicekoki politik praktis. Kita tidak melarang santri-santri kita belajar politik, tapi belajar politik negara, politik kebangsaan, bukan politik praktis, umurnya belum cukup 17. Kecuali mahasiwa Darunnajah,” terangnya.
Syafruddin mengaku memang ponpes tidak bisa menolak kehadiran para tamu yang ingin berkunjung, namun begitu tentu pihak ponpes dapat bijak dalam menyikapi hal ini.
“Itupun kalau mau pemilu saja datang, selesai enggak nongol lagi. Kita tidak bisa menolak tamu, silakan saja tamu datang, tapi tolong (yang ditemui) yang bisa ikut pemilu lah. Jangan santri kita, ini saran saya. Kita harus meyiapkan santri untuk berjuang jangka panjang bukan berjuang jangka pendek. Menuju 2045, bukan menuju 2024,” tegasnya.
Jika ponpes ingin melibatkan para santri, tambah Syafruddin, maka cukup dengan diajarkan mengenai politik kebangsaan dan politik negara.
“Saya juga meminta kepada pimpinan pondok pesantren karena mau menghadapi tahun politik ke depan ya, tolong para pimpinan pondok pesantren betul-betul pesantren itu mengikuti perkembangan politik kebangsaan, politik negara, boleh kita menerima tamu siapapun datang, tapi betul-betul kita berorientasi kepada politik negara, bukan politik praktis,” tutur mantan Wakapolri ini.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)