Pakar mempertanyakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat negara mendapatkan windfall profits alias ‘durian runtuh’ dari sektor batu bara. Kritik tersebut bahkan terlontar dengan nada sarkasme atau pedas.
“Bukannya membagi rejeki ‘durian runtuh’ ini kepada masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga pangan, yang ada malah menaikkan harga BBM, sehat?” kata Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) di Jakarta, Minggu (4/9/2022) malam.
Ia menilai, pemerintahan Jokowi sedang berbisnis dengan rakyat melalui kenaikan harga BBM jenis Pertalite sebesar Rp2.350 per liter. Ia mengalikan besaran kenaikan harga itu dengan sisa konsumsi tahun ini, anggap Rp10 juta kilo liter. “Ini setara dengan Rp23,5 triliun,” timpal dia.
Sementara harga solar naik Rp1.650 per liter. Kemudian dikalikan sisa konsumsi sebanyak 5 juta kiloliter. Ini setara Rp8,25 triliun.
“Inikah nilai menyakiti hati masyarakat, nilai keadilan, hanya Rp31,75 triliun?” ucap Anthony mempertanyakan.
Di lain sisi, sambung Anthony, pendapatan negara per Juli 2022 naik Rp519 triliun atau 50,3% akibat meroketnya harga komoditas yang notabene milik negara. “Sedangkan ‘durian runtuh’ sektor batubara sangat besar,” ungkap dia.
Dalam hitung-hitungan Anthony, ekspor batu bara pada 2021 naik sebesar US$12 miliar dari US$14,5 miliar (2020) menjadi US$26,5 miliar.
Ia mempertanyakan, kenapa Rp31,75 triliun atau sekitar US$2 miliar saja, tidak ambil dari batu bara ini. “Kenapa harus dari rakyat kecil? Bukankah batu bara milik rakyat juga?” imbuh Anthony.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)