MIPI
- News
Periodesasi Jabatan Kepala Daerah tak Seragam, Sinergitas Pembangunan di Daerah Lemah
Sejumlah pakar Ilmu Pemerintahan yang tergabung dalam Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) mendorong keselarasan pilkada serentak tahun 2024 dengan perencanaan…
Selengkapnya » - News
MIPI: Segerakan Regulasi Pelantikan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak 2024
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) berpandangan, regulasi pelantikan kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2024 harus disegerakan. Merujuk pada pengalaman…
Selengkapnya » - News
Undang Peneliti BRIN, MIPI Kaji Masa Depan Otonomi Daerah
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Sabtu (22/7/2023) untuk kelima kalinya menggelar webinar Pemikiran tentang Masa Depan Otonomi Daerah di Indonesia.…
Selengkapnya » - News
Gelar Diskusi Sesi 4, MIPI Gali Pemikiran tentang Masa Depan OTDA
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar seri keempat bertema “Pemikiran tentang Masa Depan Otonomi Daerah”, Sabtu (15/7/2023). Melalui diskusi…
Selengkapnya » - News
Jimly Asshiddiqie Dorong MIPI Rancang Agenda Reformasi Sistem Politik
Pakar hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mendorong praktisi dan ilmuwan yang tergabung dalam Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) membentuk suatu…
Selengkapnya » - News
MIPI: Generasi Emas 2045 Wajib Miliki Wawasan Kepemimpinan Global
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) terus mendorong agar para pemimpin generasi emas 2045 memiliki wawasan kepemimpinan global. Bekal tersebut dinilai…
Selengkapnya » - News
Dirjen Polpum Kemendagri: Indonesia Jadi Juru Damai Dunia 2045
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengapresiasi gerakan organisasi Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) yang…
Selengkapnya » - News
MIPI Dorong Penguatan Dialog dan Kemanfaatan Ilmu Pemerintahan sebagai Disiplin Ilmu
Seiring berkembangnya program studi Ilmu Pemerintahan di berbagai universitas di Indonesia, pemahaman dan pemikiran tentangnya harus tetap didialogkan. Tujuannya agar…
Selengkapnya » - News
Syarat Wujudkan Pemerintahan yang Beretika, Mahfud: Jangan Takut Hukum tapi Ditaati
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan semua pihak baik masyarakat maupun aparat pemerintahan harus merubah mindset soal hukum. Karena pola pikir…
Selengkapnya » - News
Mahfud MD: Banyak Pelanggaran Etika di Pemerintahan karena Hukum Bisa Diindustrikan
Menkopolhukam Mahfud MD, menyebut etika sejatinya merupakan bagian dari peraturan hidup bermasyarakat. Hanya saja, karena tidak dikemas dalam bentuk hukum,…
Selengkapnya »