Jelang gelaran pesta demokrasi pada Februari mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan sederet masalah pendistribusian logistik Pemilu 2024.
Anggota Bawaslu RI, Herwyn J H Malonda mengatakan pada pendistribusian logistik Pemilu tahap I (13 September-11 November 2023), Bawaslu mencatat dari keseluruhan kotak suara yang diterima di 177 Kabupaten/Kota, 34,5 persen di antaranya terkategori rusak.
Selanjutnya, tambah dia, ada juga temuan terkait kesalahan tempat tujuan distribusi logistik tahap I yang terjadi di 10 Kabupaten/Kota. “Hasil pengawasan menemukan bilik suara rusak di 61 Kabupaten/Kota itu 11,9 persen. Lalu, ada tinta yang rusak yang ditemukan pada 124 Kabupaten/Kota 24,1 persen serta segel yang rusak di 30 Kabupaten/Kota itu 5,9 persen,” jelas Herwyn dalam paparannya di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).
Herwyn menerangkan pihaknya sulit memaksimalkan pengawasan pada tahapan distribusi logistik tahap I karena KPU tidak memberikan akses pada akun Sistem Informasi Logistik (Silog). “KPU juga tidak memberikan informasi yang jelas tentang jadwal distribusi logistik,” imbuhnya.
Sementara itu, untuk distribusi logistik tahap II (15 November 2023-14 Januari 2024), Bawaslu mencatat dari total surat suara yang diterima di 127 Kabupaten/Kota, 32,2 persen di antaranya dalam kondisi tidak layak.
Herwyn juga menuturkan ada juga temuan di 61 Kabupaten/Kota yang 15,9 persen dari total logistik surat suara, belum sesuai dengan jumlah yang ditentukan.
Ia membeberkan, ada juga masalah pengawasan pada distribusi logistik tahap II, seperti Bawaslu Provinsi Jambi yang dihalang-halangi dalam pengawasan langsung. Dia menambahkan, surat suara rusak juga ditemukan di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. “Pembongkaran logistik (dilakukan) di gudang yang tidak resmi di Kabupaten Gunungsitoli, Provinsi Sumatra Utara,” ucap Herwyn.
Bawaslu juga menemukan penempatan surat suara bukan di gudang logistik, tetapi di aula KPU Ogan Komering Ilir. Temuan lain, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mencatat surat suara yang dikategorikan cacat/rusak dengan total rusak sejumlah 1.090 surat suara. Selain itu, juga terdapat kekurangan sejumlah 4.265 surat suara.
“Untuk pengawasan logistik di luar negeri, 49 Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) dari 61 perwakilan mencatat beberapa hal. Pertama, surat suara yang tidak tepat jumlah, yaitu tersebar di 29 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN),” kata dia.
Adapula kelebihan surat suara yang tersebar di 32 PPLN. Dia mengatakan, kelebihan surat suara untuk tempat pemungutan suara luar negeri (TPS LN) tersebar di 14 PPLN.
“Kelebihan surat suara untuk kotak suara keliling (KSK) tersebar di 3 PPLN. Kelebihan surat suara untuk metode pos tersebar di 3 PPLN dan kekurangan surat suara yang tersebar di 20 PPLN, serta surat suara rusak yang tersebar di 39 PPLN,” tutur Herwyn.
Dari hasil pengawasan distribusi logistik tahap I dan II serta pengawasan logistik luar negeri, Bawaslu memerintahkan seluruh jajaran pengawas pemilu melakukan pemutakhiran data logistik.
Herwyn menjelaskan, pengawas pemilu harus memastikan jadwal distribusi logistik sampai masa pemungutan suara. “Pengawas pemilu harus memastikan pengamanan logistik dan mencatat semua hasil pengawasan ke dalam form A,” ujarnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)