Dalam perhelatan pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2024, isu kesejahteraan guru menjadi salah satu topik panas yang diperdebatkan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyoroti ketiadaan solusi konkret dari para kandidat terkait persoalan ini.
Dalam sebuah diskusi yang bertajuk “Bedah Gagasan Capres atas Persoalan Pendidikan” dan disiarkan langsung melalui Youtube Sahabat ICW pada Jumat, (2/2/2024), Matraji mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, tidak satu pun dari pasangan calon yang berhasil menyajikan strategi efektif untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan guru, terutama ketimpangan antara guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru honorer.
“Dari satu, dua, dan tiga pasangan calon, tidak ada satu pun yang bisa mengurai soal apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan problem yang dihadapi oleh guru hari ini,” katanya.
Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menunjukkan disparitas yang signifikan dalam kesejahteraan antara guru PNS dan guru non-PNS, termasuk guru honorer dan guru di sekolah swasta. Meski guru PNS menikmati gaji dan tunjangan yang lebih besar, hal ini tidak secara otomatis berujung pada peningkatan kualitas pengajaran.
“Tetapi ada data yang menarik yang menunjukkan bahwa ternyata peningkatan gaji guru itu tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas guru,” tegas dia.
Matraji menegaskan bahwa ada kekeliruan dalam asumsi yang menyatakan peningkatan gaji guru akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pengajaran. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia masih berjuang dengan nilai literasi dan numerasi yang rendah, serta pencapaian akademik di bidang sains yang tidak memuaskan.
Persoalan ini, lanjut Matraji, mencerminkan pentingnya refleksi bersama terkait peran serta tanggung jawab guru sebagai fasilitator utama di sekolah. Harus ada upaya lebih sistematis dan menyeluruh dalam meningkatkan kesejahteraan guru, yang seharusnya berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengajaran.
Ketidaksetaraan kesejahteraan dan kualitas pengajaran menjadi dua sisi mata uang yang sama, membutuhkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Sementara itu, kegagalan para kandidat capres-cawapres dalam menghadirkan solusi konkret untuk isu ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen dan kapabilitas mereka dalam memajukan sektor pendidikan Indonesia.
Kualitas pendidikan yang rendah berdampak langsung pada generasi mendatang dan potensi bangsa. Oleh karena itu, isu kesejahteraan guru bukan hanya perihal ekonomi, melainkan juga tentang masa depan pendidikan dan kemajuan Indonesia. Mendesak bagi para pemimpin masa depan untuk menghadirkan strategi yang inovatif dan efektif, yang tidak hanya menjanjikan peningkatan kesejahteraan guru tetapi juga memastikan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)