Juru Bicara Kementerian Urusan Luar Negeri China Wang Wenbin menegaskan bahwa Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto tidak pernah menyebut ada tindakan ekspansi China di Laut Cina Selatan (LCS).
Hal tersebut terkait dengan keterangan pers yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan AS yang menyebutkan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sama-sama berpandangan bahwa klaim maritim China yang ekspansif di LCS tidak konsisten dengan hukum internasional.
“Kami mencatat bahwa tidak ada konten seperti itu yang dapat ditemukan dalam siaran pers Kementerian Pertahanan Indonesia pada pertemuan yang sama. Kedutaan Besar China di Indonesia telah berkomunikasi dengan pihak Indonesia, yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan pihak AS tidak benar,” kata Wang dalam keterangannya kepada media di Beijing, Senin (28/8/2023).
Rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan AS pada Sabtu (26/8/2023) menerangkan hasil pertemuan Austin dan Prabowo, yaitu pandangan Indo-Pasifik Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (AOIP) sejalan dengan pandangan Indo-Pasifik AS. Tujuannya adalah mewujudkan pertahanan, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
Dalam rilis yang sama disebutkan bahwa Kementerian Pertahanan AS memantau kegiatan China di LCS yang semakin ekstensif dan ekspansif, serta menyebut tindakan itu melanggar Piagam PBB yang menegaskan bahwa batas-batas kedaulatan setiap negara harus dihormati.
“Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Saya bertanya-tanya apakah ini merupakan contoh lain dari diplomasi koersif atau diplomasi kebohongan atau diplomasi hasutan yang dilakukan AS,” ungkap Wang.
Menurut dia, negara-negara di kawasan sudah memiliki aspiran dan kepentingan yang sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di LCS serta bekerja sama untuk pembangunan.
“AS perlu sungguh-sungguh menghormati upaya negara-negara di kawasan untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas di LCS. Berhenti ikut campur dalam permasalahan LCS, berhenti menimbulkan perselisihan dan menciptakan masalah, serta menahan diri untuk tidak mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan,” tegas Wang.
Prabowo diketahui melawat ke AS pekan lalu untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang komitmen pembelian 24 unit jet tempur F-15EX baru di markas besar Boeing di St. Louis, Missouri.
Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu juga menyaksikan penandatanganan pengadaan helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk di fasilitas Lockheed Martin di Washington.
Dalam kunjungannya ke AS, Prabowo juga melangsungkan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Pertahanan Lloyd Austin.
Sengketa di LCS
China memiliki sengketa wilayah di LCS dengan beberapa anggota ASEAN, seperti Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia.
Negeri Tirai Bambu itu menerapkan sistem bernama Sembilan Garis Putus-putus (Nine Dash Line) berdasarkan pergerakan historis China di perairan tersebut, sehingga Beijing berpandangan bahwa setidaknya dua pertiga dari wilayah di LCS merupakan milik China.
Filipina menggugat klaim ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Keputusan yang dikeluarkan pada 2016 menyatakan kemenangan Filipina dan bahwa Nine Dash Line itu tidak sah. Namun, sengketa tetap berlanjut karena code of conduct antara China dan ASEAN tidak kunjung selesai.
Indonesia menyatakan tak punya sengketa maritim dengan China di LCS. Namun, manuver kapal-kapal China di perairan dekat Natuna sempat bersitegang dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI karena China kerap memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)