Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) didorong untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah suap dan jual beli jabatan dalam penetapan Penjabat (Pj) kepala daerah.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan KPK bisa dilibatkan dalam melakukan tracing dan profiling harta kekayaan yang tidak wajar sebagai antisipasi dan pencegahan korupsi terhadap calon Pj kepala daerah.
“Kemendagri juga lebih baik menggandeng KPK untuk memastikan prosesnya tidak ada suap, tidak ada imbalan lain. KPK dalam hal ini dilibatkan sampai level melakukan tracing calon pj kepala daerah seperti dulu calon menteri, catatan merah tidak dipilih,” ujar Boyamin kepada Inilah.com, Minggu (29/5/2022).
Adapun, dia menjelaskan, peran KPK sangat penting dalam pemilihan Pj kepala daerah, sebab Kemendagri dinilai sempat kecolongan karena telah melantik salah satu Pj gubernur yang diduga telah menerima gratifikasi.
Walaupun, semula Kemendagri mengeklaim telah melakukan profiling dan telah melalui pembahasan Tim Penilai Akhir (TPA) yang melibatkan berbagai instansi dan Presiden Jokowi. Namun, Kemendagri tetap dinilai kecolongan meloloskan calon Pj gubernur yang terindikasi menerima gratifikasi.
“Karena ada beberapa Pj kepala daerah bermasalah dilaporkan gratifikasi, walaupun belum terbukti tapi indikasinya kuat. Calon Pj kepala daerah level provinsi ada yang dilaporkan ke KPK menerima fasilitas perusahaan swasta, ini yang perlu diperhatikan Kemendagri,” jelasnya.
Untuk itu, dia terus mendorong Kemendagri agar melakukan seleksi dan lelang jabatan Pj kepala daerah secara terbuka agar terhindar dari dugaan suap dan jual beli jabatan.
“Mendagri kemudian mau gak mau harus menggandeng pihak ketiga seperti kampus atau pihak manapun untuk lelang jabatan itu yang paling utama untuk menghindari kasak-kusuk, lobby kesana kesini karena kalau mau mencegah korupsi harus dilakukan lelang jabatan. Saya meminta semua pihak berkomitmen mencegah korupsi,” bebernya.
Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri menerangkan, pihaknya akan memberikan pendidikan dan pencegahan korupsi kepada 272 Penjabat Kepala daerah dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu KPK.
“Kami mengajak Kemendagri, parpol peserta Pemilu, penyelenggara pemilu, kami akan sasar semua. Bahkan, 272 pejabat Penjabat kepala daerah kita akan berikan program Politik Cerdas Berintegritas,” ujar dia saat executive briefing dengan 20 pimpinan partai politik di Gedung KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (12/4/2022) lalu.[yud]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)