Setara Institute meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memperhatikan kondisi masyarakat saat ini yang sedang mengalami kesulitan ekonomi terlebih dengan naiknya harga beras.
Hal ini keputusan Jokowi yang memberikan pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Direktur Setara Institute Halili Hasan menilai Jokowi seharusnya memikirkan nasib sebagian besar rakyat ketimbang mengambil langkah untuk memberikan pangkat kehormatan kepada Prabowo.
“Dengan pertimbangan dan untuk kepentingan politik, yaitu ‘menanam’ jasa kepada Prabowo yang diproyeksikan oleh Jokowi menjadi Presiden RI selanjutnya,” kata Halili kepada Inilah.com, Jumat (1/3/2024).
Halili juga mengkritik kebijakan Jokowi belakangan ini karena sering mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan dengan masyarakat, salah satunya soal pemberian kenaikan pangkat jenderal kepada Prabowo.
“Presiden Jokowi lebih sering menampilkan tindakan politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum, melawan arus aspirasi publik, dan mengabaikan hak asasi manusia,” ujar Halili.
Selain itu, dia menilai langkah politik Jokowi tersebut sangat bertentangan dengan hukum negara tentang pemberhentian Prabowo dan melecehkan para korban dan pembela HAM, yang hingga detik ini terus berjuang mencari keadilan.
“Negara jelas menyatakan bahwa Prabowo merupakan pelanggar HAM, berdasarkan keputusan Negara,” katanya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)