Ramainya isu tidak netralnya aparatur negara jelang Pemilu 2024, menyita perhatian Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Ia pun meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawalu) untuk bekerja ekstra dalam pengawasan.
Dia mengingatkan agar lembaga yang dipimpin Rahmat Bagja, untuk lebih ketat dalam mengawasi sekaligus tidak pandang bulu dalam memproses segala aduan dugaan pelanggaran yang masuk.
“Nah di lapangan ini saya kira yang perlu itu pengawasan dari Bawaslu untuk terus melakukan pengawasan yang ketat dan menerima aduan-aduan laporan yang disampaikan untuk diproses,” kata dia dalam keterangannya,di Jakarta, Senin (20/11/2023).
Ma’ruf berharap masyarakat bisa turut menjadi pengawas dan melapor kepada Bawaslu jika ada kasus ketidaknetralan aparatur negara. Kemudian, Bawaslu juga harus berani menindak pelanggaran tersebut.
“Kalau badan pengawasnya itu tidak berani mengambil langkah, ya, tentu ini saya kira tidak efektif itu pengawasannya. Jadi saya minta badan pengawas menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya.
Ia juga memperingatkan para kepada daerah yang masih aktif, agar menahan diri untuk tidak terlibat dalam kampanye pasangan calon manapun, baik di Pilpres ataupun Pileg 2024.
“Ya untuk semua gubernur dan penjabat-penjabat Gubernur, bukan hanya di Jawa Timur, di semua daerah, ya, supaya tetap bersikap netral. Kalau saya menyerukan begitu dan semua pemain (kontestan) juga harus bermain bersih,” ucap dia.
Dia mengatakan, jika seorang pribadi memberi dukungan, maka harus mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari cuti saat mengikuti kampanye tetapi tetap menjalankan tugas seperti biasa.
“Ada aturannya tidak harus mundur, tapi harus cuti kalau dia (kampanye), sesuai aturan saja. Sesuai aturan dilaksanakan, tetapi dia juga harus menjalankan tugasnya dengan baik. Saya kira aturannya sudah ada, kalau dia pemain, ya, dia main pada saat cuti, saya kira begitu,” tutur dia menegaskan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)