Dua tahun menjelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), tingkat kesenjangan ekonomi semakin menjulang. Memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.
Ekonom senior yang juga Ketua LP3ES, Prof Didik J Rachbini kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (27/6/2022), menyebut tingginya politik uang dengan subsidi yang mengalir ke kelompok-kelompok tertentu. Yang melahirnya tingkat kesenjangan yang tinggi. Selain juga merupakan bagian korupsi politik masif.
“Masuk ke lingkungan politik seperti arena perjudian,” kata Didik, lagi. “Jika masuk menjadi anggota parlemen misalnya, tidak terkena kasus di KPK itu sudah merupakan prestasi besar,” papar Prof Didik.
Prof Didik percaya, kolaborasi dari berbagai pihak, bisa menjadi jalan keluar. Termasuk kaum intelektual muda yang tengah merantau di luar negeri, seperti Belanda. “Mereka ini, punya daya juang tiga sampai empat kali lebih besar ketimbang mereka yang berada di kampung. Karena banyak hal baru dan ide strategis bisa muncul dari pergaulan internasional di dunia akademis,” terang pria berdarah Madura ini.
Dia mengingatkan pentingnya upaya mencegah politik uang yang masif. Berkaca dari ditangkapnya hampir separuh gubernur, bupati dan wali kota. Selain itu
Begitupula upaya pelemahan KPK dan parlemen yang belum optimal menjalankan fungsi kontrolnya. Nampak nyata, demokrasi sebagai sistem modern, namun dijalankan dengan perilaku tradisional. “Ibarat kita mempunya mobil mewah Mercedes, tetapi digunakan di desa untuk mengangkut sayur mayur,” tuturnya.
Selain itu, mantan anggota DPR asal PAN ini, menyoroti banyaknya ide dan gagasan yang datang dari kelompok intelektual, diam-diam diambil dan diserap politisi. “Karena ide dari kelompok intelektual akan lebih dihargai dan lebih smooth untuk dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan,” tuturnya.
Asisten Professor Ekonomi Universitas Leiden, Dr Rizal Shidiq mengingatkan, demokrasi harus seiring dengan meningkltnya kinerja ekonomi. Khususnya investasi atau reformasi ekonomi.
Dengan kata lain, menurut Rizal, demokrasi harus bisa menjadi alat bagi pertumbuhan ekonomi. Ditunjukkan dengan meningkatnya produktifitas dan elite capture yang lebih rendah”. Demokrasi pada dasarnya akan membuat ketimpangan ekonomi semakin membaik, karena demokrasi pro redistribusi atau penyamarataan,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)