Menteri Investasi Bahlil Lahadalia merespons soal isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode yang kembali diungkit oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Bahlil mengaku dirinya yang kali pertama melontarkan isu yang sempat disebut-sebut bakal diwujudkan dengan cara menunda pemilu itu.
“Katanya itu atas perintah seseorang, saya mau sampaikan ya yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia. Saya tidak pernah diperintah oleh siapa pun,” ujar Bahlil saat berpidato dalam acara deklarasi Penerus Negeri’ di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).
Dia mengeklaim, ide tersebut muncul sebagai respons atas hasil survei Indikator Politik Indonesia yang digawangi Burhanuddin Muhtadi saat Pandemi COVID-19.
“Kalau ide saya itu bagus silakan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan,” jelasnya.
Bahlil menegaskan, jika masih ada yang mempertanyakan mengenai isu tersebut, dia mengatakan, itu merupakan kesalahannya.
“Nah sekarang sudah terjadi, sudah berlalu, kok masih ada ya yang bicara bahwa tiga periode itu dari seseorang. Jadi teman-teman kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia. Bukan siapa-siapa,” ujar Bahlil menambahkan.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan sinyal hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang renggang.
Hasto bahkan membeberkan fakta soal isu yang berkembang belakangan ini soal wacana perpanjangan masa Jabatan presiden Jokowi menjadi tiga periode yang sempat mencuat setahun lalu.
“Jadi saya sendiri mengalami itu, jadi ketika saya sedang nyekar di makam Bung Karno di Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan Big Datanya itu ada cukup banyak, yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode,” terang Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).
Hasto mengaku sempat bertemu dengan salah satu menteri tersebut. Dalam pertemuan itu, sang menteri mengonfirmasi jika sikap beberapa ketua umum partai politik untuk mendukung wacana tiga periode ini adalah arahan dari Presiden Jokowi yang belakangan disebut sebagai “Pak Lurah”.
“Saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PDIP ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi, itu sikap yang diambil oleh PDIP,” kata Hasto.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)