Dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto punya tugas berat. Tuntaskan agenda reforma agraria di sisa pemerintahan Jokowi.
“Setidaknya ada dua tugas utama, satu menuntaskan reforma agraria, dan dua menyelesaikan administrasi pengakuan tanah ulayat dan tanah milik bersama masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia,” kata Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof Kurnia Warman, dikutip Rabu (15/6/2022).
Presiden Jokowi melantik mantan Panglima TNI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Menteri dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Presiden menyebutkan alasan pemilihan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dikarenakan latar belakangnya sebagai Panglima TNI yang memiliki pengalaman dalam penguasaan wilayah geografis Indonesia.
Presiden meminta Menteri ATR/Kepala BPN untuk segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan dan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Direktur Eksekutif Lokataru, Iwan Nurdin mengatakan, penggantian Menteri ATR/Kepala BPN menandakan Jokowi menginginkan adanya percepatan atas agenda reforma agraria.
Iwan setuju bahwa Hadi Tjahjanto memiliki kemampuan dalam memahami wilayah geografis Indonesia dari pengalamannya sebagai Panglima TNI. Namun Iwan menekankan bahwa Hadi perlu memahami lebih lanjut mengenai konflik lahan yang terjadi di lapangan.
“Pengalamannya secara penguasaan geografis tentu ada, penguasaan soal konflik lahan tentu tidak ada, apalagi persoalannya sangat berbeda dan cara menanganinya,” kata Iwan.
Usai dilantik, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto berkomitmen untuk menyelesaikan realisasi sertifikasi tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta (bidang). Target yang ingin kita capai 126 juta sertifikat,” kata Menteri Hadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Hadi Tjahjanto berkomitmen untuk merealisasikan target sertifikasi hingga 126 juta bidang tanah pada 2024, bersama dengan pendampingnya Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, yang juga baru saja dilantik pada hari yang sama.
Ia mengaku akan berkoordinasi dengan instansi terkait di wilayah untuk melihat status tanah agar tidak terjadi sengketa. “Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau satuan lain dengan milik rakyat. Itu akan segera kita selesaikan,” kata Hadi Tjahjanto.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)