Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sejumlah langkah strategis menghadapi tuduhan antidumping dan countervailing duties (CVD) terhadap ekspor udang beku Indonesia ke AS. Langkah si bongkok (udang) lagi-lagi dipersulit.
Kebijakan antidumping itu diterbitkan oleh American Shrimp Processors Association (ASPA) melalui petisi pada 25 Oktober 2023. Cakupan udang asal Indonesia yang dikenakan petisi meliputi seluruh udang tropis beku, tidak termasuk udang segar dan udang breaded atau udang lapis tepung roti.
“Kita sudah menyiapkan penanganan kasus AD (antidumping) dan CVD (countervailing duties), khususnya dalam penyusunan penjelasan terhadap kebijakan atau program yang dituduh subsidi khususnya di sektor perikanan, seperti fasilitasi pembiayaan untuk sektor perikanan, dan asuransi bagi pembudi daya skala kecil,” ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistiyo di Jakarta, Sabtu (6/1/2024).
Saat ini, KKP fokus menyelesaikan pengisian kuesioner CVD sebagai langkah untuk menjelaskan program yang dituduh subsidi dengan dukungan data, dan memastikan bahwa program di sektor perikanan tersebut tidak diskriminatif atau tidak dikhususkan untuk udang.
Selain itu, KKP melakukan pendampingan kepada eksportir mandatory respondent dalam pengisian kuesioner CVD, dan juga telah menunjuk pengacara untuk mewakili pemerintah Indonesia dalam penyelesaian kasus tersebut.
Ia mengatakan KKP sebagai kementerian pembina komoditas udang dengan seksama melakukan pemilihan pengacara internasional yang mewakili RI dalam menangani kasus ini.
Budi memaparkan KKP juga mendampingi eksportir mandatory respondents AD dan CVD bersama pengacara yang ditunjuk oleh pemerintah dan yang ditunjuk oleh masing-masing eksportir dalam rangka pengisian kuesioner dari US Department of Commerce (USDOC).
Termasuk, akan melakukan pendampingan dan pengawalan proses hearing (pemeriksaan) dan forum penyampaian argumen yang dilaksanakan oleh USDOC dan USITC.
Kementerian yang dipimpin Wahyu Sakti Trenggono itu, telah menjelaskan terhadap kebijakan atau program sektor perikanan yang dituduh disubsidi, dan hasil pengisian kuesioner CVD kepada Kemendag selaku vocal point pada 22 Desember dan 29 Desember 2023.
Tuduhan CVD tidak hanya ditujukan kepada Indonesia, tetapi juga Vietnam, Ekuador, dan India, sementara tuduhan AD ditujukan kepada Indonesia dan Ekuador.
Berdasarkan Sunset Reviews tahun 2022, sampai saat ini terdapat empat negara yang masih dikenai bea masuk antidumping, yaitu China maksimum 112,81 persen, India 110,9 persen, Thailand 5,34 persen, dan Vietnam 25,76 persen.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)