News

KPK Jangan Jadi Jagal Lawan Politik Kekuasaan

Mencuatnya kembali anggapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‘berpolitik’ dengan memaksakan penyidikan perkara Formula E menjadi sorotan banyak pihak. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mencermati sejatinya KPK tidak boleh berpolitik dan harus profesional.

“Harus kita jaga, kita awasi KPK untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Intinya tidak boleh jadi alat politik siapapun, alat politik kekuasaan,” kata Ujang kepada Inilah.com di Jakarta, Minggu (9/4/2023).

Mungkin anda suka

Jadi, Ujang menegaskan, bagaimanapun KPK jangan menjadi penjagal lawan politik atau untuk menghabiskan lawan politik tetapi harus bekerja profesional. “Siapapun yang korup baik oposisi maupun pemerintah ya harus ditindak, tapi kalau tidak korupsi dicari-cari kesalahan atau tebang pilih, itu yang menjadi persoalan,” ujarnya.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia ini kembali menekankan KPK harus bekerja profesional di setiap kasus korupsi agar kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi juga tinggi. “Menjadi lembaga penegak hukum independen yang menjunjung nilai-nilai keadilan,” tegas Ujang.

Menyangkut penyebab pemberhentian Brigjen Pol Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK oleh Ketua KPK Firli Bahuri, menurut Ujang, mungkin saja ada kaitannya dengan penanganan perkara Formula E di mana Endar tidak mau untuk melanjutkan pengusutan kasus itu karena alat buktinya tidak cukup.

“Tapi soal dicopot karena dianggap tidak sesuai keinginan pimpinan KPK saya tidak tahu persis,” ucap Ujang.

Yang jelas, kata Ujang, ia menggarisbawahi bahwa tidak boleh copot mencopot jabatan berdasarkan karena Endar tidak mau menyelidiki perkara Formula E lantaran kurang bukti. “Tahu-tahu pimpinan di atasnya mencopot, itu tidak boleh,” ujar Ujang.

Lebih jauh Ujang mengamati bahwa di setiap rezim atau kekuasaan manapun KPK selalu menjadi alat seperti itu yang tentunya tidak boleh. “Bahwa setiap rezim apapun permintaan kepada penegak hukum atau lembaga hukum selalu menjadi alat baik KPK, Kejaksaan, Kepolisian seperti biasanya menjadi alat politik yang semestinya tidak boleh dilakukan. Kita jaga  bangsa ini tegak hukumnya agar bangsa ini tidak hancur,” tambah Ujang menegaskan.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button