News

2023 Tahun Politik, Rawan Korupsi

2023-tahun-politik,-rawan-korupsi

Kurang dari 14 bulan lagi Pemilu 2024 yang bakal digelar secara serentak bakal digelar. KPK mewanti-wanti bahwa 2023 merupakan tahun politik dan rawan korupsi. Gelagat ini sudah dapat dibaca sehingga badan antikorupsi mengingatkan para penyelenggara negara untuk menghindari praktik korupsi jelang pelaksanaan pemilu.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebutkan, 2023 merupakan pintu menuju kontestasi politik. Dalam catatan KPK, setahun jelang kontestasi merupakan tahun rawan yang korupsi lantaran banyak pihak membutuhkan amunisi.

“Karena momen politik sedang membutuhkan banyak dana untuk amunisi politik sehingga semua hal penyelenggaraan pemerintahan menjadi cenderung untuk disalahgunakan, diperjualbelikan secara ilegal, prosedur administrasi dipenuhi secara formil padahal substansinya disimpangi,” kata Ghufron, di Jakarta, Senin (2/1/2023).

Dia membeberkan proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, seleksi jabatan, perizinan bahkan sampai pada bantuan-bantuan yang disalahgunakan merupakan titik rawan korupsi. “KPK pun telah mempersiapkan kewaspadaan untuk memberantas korupsi secara profesional tegas dan akuntabel,” ucap Ghufron.

Secara terpisah, eks Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay meminta masyarakat untuk mulai menggali informasi terhadap 18 parpol peserta pemilu nasional dan enam parpol lokal peserta Pemilu 2024. “Marilah kita mulai mencari informasi-informasi tentang parpol ini. KPU sudah mulai memasang ada di portal mereka, di info pemilu tentang parpol,” kata Hadar.

Sementara peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengingatkan para penyelenggara pemilu agar terus menjaga kepercayaan publik, terutama berkaitan dengan komitmen menyukseskan Pemilu 2024 sehingga kemunculan mosi tidak percaya terhadap mereka bisa dihindari. Dia menilai integritas penyelenggara pemilu memiliki peran penting untuk menyukseskan Pemilu 2024.

“Jadi, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penjaga etik pemilu ini harus betul-betul trusted (tepercaya). Ini taruhan untuk para komisioner untuk menunjukkan mereka betul-betul memiliki komitmen yang tinggi untuk menyukseskan pemilu yang tidak mudah di 2024,” ujar Siti.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button