Tudingan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sepatutnya tidak direspon negatif dan menyudutkan. Sebab, tudingan SBY itu seyogianya menjadi peringatan dini bagi pencinta demokrasi.
“Pendapat SBY seyogianya dijadikan peringatan dini bagi semua pihak, khususnya yang cinta demokrasi,” kata Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga dalam keterangannya dikutip Selasa (20/9/2022).
Dia menjelaskan, SBY bukan tipikal responsif yang gegabah menyampaikan pendapatnya. Menurut Jamiluddin, sebagai mantan presiden, jenderal intelektual, dan doktor, SBY dikenal sosok yang sangat berhati-hati dalam berpendapat. SBY, kata Jamiluddin tak akan menyampaikan pendapatnya yang masih spekulatif.
“Sebagai mantan presiden, tentu ia masih punya akses untuk mendapatkan data yang paling rahasia pun di Indonesia. Karena itu, SBY diyakini mempunyai data terkait adanya indikasi kecurangan Pilpres 2024,” terang Jamiluddin meyakini.
Sehingga, lanjut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu, apabila SBY berpendapat, terlebih soal hal sensitif seperti indikasi kecurangan Pilpres, hal ini tentu berdasarkan data akurat dan sintesa yang komprehensif. “Karena itu, pendapat SBY akan sangat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jamiluddin menambahkan.
Ia mendorong semua pihak memelototi proses pencapresan 2024. Dengan begitu, kekhawatiran SBY soal kecurangan di Pilpres 2024 dapat dicegah.
Sebelumnya, mantan Presiden SBY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat akhir pekan lalu mengatakan, akan ada usaha pihak luar untuk menjegal Partai Demokrat dalam mengusung capres atau cawapres. Sehingga, SBY yang kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat memastikan siap “turun gunung” untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)