Market

Program Makan Siang Gratis Jangan Sampai Dibiayai Utang, Ekonom: APBN 2025 Tekor Besar


Program makan siang dan susu gratis yang digagas Prabowo-Gibran, bikin pusing tim ekonomi Presiden Jokowi. Butuh dana besar yang cukup memberatkan anggaran negara.  Kalau tak hati-hati, bisa melanggar UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Founder dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengingatkan pemerintah agar lebih hati-hati dalam membahas program populis sekelas makan siang dan susu gratis di APBN 2025.

“Jangan sampai hanya demi program yang populis sifatnya, malah mengganggu capaian indikator ekonomi lainnya. Misalnya, daya beli dan pertumbuhan malah anjlok. Karena, tantangan dari penerimaan negara pada 2024 dan 2025, masih cukup berat. Baik itu tantangan dari PNBP, pajak serta anjloknya harga komoditas. Berdampak kepada turunnya penerimaan negara,” kata Bhima dalam perbincangan dengan Inilah.com, Jakarta, Rabu (28/2/2024). 

Dia pun mengkhawatirkan pelebaran defisit hingga di atas 3 persen, jika pemerintah serampangan dalam menentukan anggaran program makan siang dan susu gratis. Perlu dilakukan realokasi atau mengambil anggaran dari beberapa pos belanja. Kalau tidak, maka APBN bakalan tekor alias defisit.

“Terkait penyesuaian APBN 2025 perlu diperhatikan, kalau anggaran makan siang gratis tanpa realokasikasi anggaran yang signifikan, mengambil dari pos-pos belanja lainnya, maka dikhawatirkan defisit anggaran bisa 3-3,2 persen terhadap PDB,” kata Bhima.

Kalau itu yang terjadi, maka pemerintahan penerus Presiden Jokowi, bisa dianggap melanggar UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Beleid ini membatasi defisit anggaran tak boleh lebih dari 3 persen. Ada risiko politik cukup besar yang harus ditanggung presiden.

Dengan defisit fiskal sebesar 2,8 persen dari PDB, menurut Bhina, masih sangat besar. Meski masih di bawah ambang batas 3 persen. “Itu menunjukkan APBN pemerintahan baru tidak dikelola secara prudent. Baru tahun pertama. Tahun berikutnya, bisa naik lagi,” terangnya.  

Masih menurut Bhima, pemerintahan baru berpeluang menumpuk utang dalam jumlah signifikan. Selama ini, utang menjadi instrumen terburuk untuk menutup lubang defisit. “Jika defisit langsung naik 2,8 persen, misalnya, itu sudah meningkatkan kebutuhan untuk penerbitan utang baru yang cukup signifikan,” ungkapnya.

Asal tahu saja, posisi utang pemerintahan Jokowi mencapai Rp8.253,09 triliun per Januari 2024. Atau setara 38,75 persen dari PDB. Jumlah utang ini tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Kalau dikurangi utang rezim SBY yang nilainya Rp2.608 triliun, total utang selama Jokowi berkuasa (januari 2024) mencapai Rp5.645,09 triliun. Dua kali lipat warisan utang SBY, masih ada lebihnya.

 

 

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button