Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menjalin kerja sama lintas institusi guna memberantas judi daring atau online di Indonesia hingga sampai kepada “beking” di belakangnya.
“Oleh karena itu, saya minta Polri, PPATK, OJK, Kominfo segera jalin kerjasama khusus, cari para pelaku, penyebar, pelindung, sampai ke beking-beking-nya karena sinergitas antar institusi jadi kunci kalau kita mau benar-benar tumpas habis kegiatan haram tersebut,” kata Sahroni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (29/9/2023).
Sebab, kata dia, aktivitas judi daring yang kian marak menyebabkan kerugian di tengah masyarakat, dengan temuan transaksi yang sangat besar sejak awal 2023 sampai saat ini hingga mencapai ratusan triliun berdasarkan catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Tidak terbayang berapa banyak masyarakat kita yang tertipu oleh iming-iming para pelaku.” ucapnya.
Dia berharap langkah pemberantasan judi daring dilakukan pula secara dua arah, baik kepada bandar dan situsnya, hingga kepada para pemainnya. Dengan demikian, lanjut dia, akan lebih efektif dalam memutus rantai “kebiasaan” judi daring di masyarakat.
“Jadi agar efektif, langkah pemberantasannya harus dua arah. Di satu sisi kita berantas habis bandar dan situs-situs-nya, di sisi lain kita buat kapok para penggunanya. Caranya dengan apa? Seperti yang sudah diwacanakan, OJK bisa blokir rekening yang kedapatan ada transaksi ke situs judi daring,” tuturnya.
Sahroni menilai hal tersebut diperlukan agar tidak lebih banyak masyarakat yang terjebak dalam kegiatan judi daring, sebab menurutnya aktivitas judi daring kerap membuat masyarakat kesulitan yang kemudian berujung pada tindak kriminal lainnya.
“Karena judi daring ini jelas-jelas merugikan kok, bohong saja itu kalau katanya ada yang sukses dari situ. Nah, masyarakat yang kurang paham ini kadang mudah percaya sama iklan-iklan yang seperti ini, kasihan sebetulnya,” ujar dia.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)