Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas mengingatkan pemerintah jangan gegabah terkait merger Bank Muamalat dengan BTN Syariah. Itu sama halnya dengan pengingkaran sejarah terbentuknya Bank Muamalat.
Buya Anwar menjelaskan, pendirian PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) datang dari kalangan umat, terutama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), NU dan Muhammadiyah, serta beberapa pengusaha muslim. Gagasan ini, mendapat dukungan dari pemerintah.
Ide tercetus pertama sekali dalam sebuah lokakarya MUI di bulan Agustus 1990, era KH Hasan Basri sebagai Ketua Umum MUI. Kala itu, tema lokakaryanya adalah bunga bank dan perbankan. Tercetuslah untuk mendirikan Bank Muamalat.
“Meskipun pendirian Bank Muamalat mendapat dukungan dari pemerintah tapi bukan berarti bank pemerintah atau bank milik negara. Tapi adalah bank swasta milik umat,” ungkap Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah itu.
Pada 1992, berdirilah Bank Muamalat sebagai bank pertama murni syariah. Proses pendirian bank ini, berbeda dengan bank-bank syariah lainnya. Yang berinduk kepada bank konvensional.
Dalam perjalanan, Bank Muamalat sempat menghadapi masalah sehingga untuk memperkuatnya keuanganm perlu mengundang investor asing dari Timur Tengah.
“Setelah itu, berjalan dengan baik. Tapi kembali menghadapi masalah keuangan, sehingga akhirnya untuk menyelamatkannya pemerintah mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk berinvestasi,” ungkapnya.
Tetapi, kata Buya Anwar, bukanlah berarti Bank Muamalat sudah menjadi bank pelat merah alias milik pemerintah. Karena, dana BPKH yang diinvestasikan ke BMI, bukanlah duit pemerintah tapi milik umat.
“Untuk itu, ke depan kita harus bisa menjaga agar Bank Muamalat tetap dengan paradigmanya. Yaitu: Dari Umat, Milik Umat, Bersama Umat dan Untuk Umat,” kata Buya Anwar.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)