Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sihar Sitorur mengkritisi kebijakan pemerintah yang hanya terlihat dalam kebijakan mobil listrik. Semestinya Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo ikut campur tangan dalam kebijakaan ekonomi kerakyatan lainnya.
“Pertumbuhan ekonomi pada sektor ekonomi negara tersebut membutuhkan intervensi pemerintah, intervensi pemerintah jangan hanya pada mobil listrik saja, tetapi juga pada sektor-sektor ekonomi kerakyatan lainnya,” kata Sihar dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Ia menyebut bahwa dalam perencanaan ekonomi makro yang tengah dirancang pemerintah, perlu disertai adanya upaya dan kebijakan. Salah satu bentuknya adalah kebijakan yang digunakan untuk menopang atau membangun konsumsi rumah tangga.
“Sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara,” jelas Sihar.
Selain itu menurut dia, pemerintah juga harus melibatkan otoritas moneter untuk merancang kebijakan yang mampu menekan laju inflansi menjadi rendah dan stabil. Hal ini, sambung dia, dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan mengantisipasi inflansi yang terjadi secara global masuk ke Indonesia.
“Melakukan upaya untuk dapat memitigasi dan mengantisipasi transmisi karena inflansi global ke domestik,” ujarnya.
Sejalan dengan kebijakan food estate, Sihar juga menyebut pemerintah perlu mengarahkan kebijakan yang dapat membangun kedaulatan pangan. Ditambah, seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini dalam proses pengerjaan, pemerintah diharapkan dapat membangun iklim investasi yang kondusif.
“Yang dilakukan dengan target capaian tersebut,” kata dia.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)