Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia mengakui ada target pengosongan wilayah Rempang yang menjadi lokasi lahan Proyek Strategis Nasional untuk Rempang Eco-City. Tetapi pihaknya fokus pada cara yang akan dilakukan untuk mengosongkan lahan tersebut.
Menurut Menteri Bahlil, pihaknya melakukan pertemuan dengan keluarga warga lokal untuk melakukan komunikasi positif. Menteri urusan investasi ini sudah melakukan koordinasi pada hari Minggu (17/9/2023) di Batam. “Saya ingin berbicara dengan keluarga-keluarga di sana dengan baiklah, mau cepat atau lambat itu soal lain, tapi caranya saja yang kita perhatikan,” kata Bahlil.
Untuk tanggal pengosongan Pulau Rempang, jelasnya, sudah menjadi pembicaran sejak awal. Namun Bahlil menegaskan, yang terpenting bukan soal tanggal tetapi mengedepankan komunikasi yang baik dengan warga.
Hal itu disampaikannya usai rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan Pulau Rempang di Batam, akhir pekan lalu.
Sebelumnya Komisioner Mediasi Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo mengatakan, rencana pengosongan lahan untuk diserahkan segera ke PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai pengembang pada 28 September terlalu cepat. Menurut Prabianto butuh waktu untuk menyelesaikan masalah yang timbul saat ini.
“Kalau lihat tenggat waktu itu, saya kira ini agak sulit bisa dipenuhi (untuk pengosongan lahan),” ujar Prabianto.
Prabianto akan memberikan rekomendasi untuk pemerintah terkait permasalah di Pulau Rempang. Jika rekomendasi itu tidak dijalankan Komnas HAM secara resmi akan melaporkan permasalahan tersebut ke Presiden.
Tiga menteri Predisen Joko Widodo melaksanakan rapat koordinasi terkait pembangunan Rempang Eco-city di Batam akhir pekan lalu. Beberapa kesepakatan dihasilkan dari pertemuan tersebut, pertama ke depan penanganan masalah Rempang akan dilakukan dengan cara yang baik dan layak.
Kemudian Bahlil akan melaksanakan rapat rutin bersama Gubernur dan Wali Kota Batam membicarakan masalah rempang, selain itu Bahlil juga menegaskan pengamanan akan dilakukan secara soft ke depan.
Bahlil menjelaskan investasi yang akan masuk di Pulau Rempang merupakan Foreign Direct Investment (FDI), yakni penanaman modal atau investasi langsung dari pihak asing.
Dimana semua negara, kata dia, saling berkompetisi merebut investasi langsung itu dari luar negeri ke dalam negeri, untuk penciptaan lapangan pekerjaan baru.
“Kita ini berkompetisi, global itu FDI, FDI terbesar itu di negara tetangga bukan di kita, ini kita mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka tapi kita juga harus hargai yang di dalam,” ungkapnya.
Lebih jauh, Bahlil menyebut nilai investasi yang akan masuk ke Pulau Rempang bernilai sekitar Rp 300 triliun lebih. Tahap pertama, nilai investasi yang masuk Rp 175 triliun. “Kalau ini lepas itu berarti potensi PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita disini akan kehilangan peluang,” paparnya.
Atas dasar itu, Bahlil meminta BP Batam terus melakukan pendekatan secara humanis ke masyarakat pulau Rempang terkait pengembangan investasi di kawasan Rempang. Menurutnya, komunikasi yang baik dan humanis jauh lebih penting dalam percepatan investasi di Pulau Rempang. Bahlil meyakinkan banyak pihak jika investasi di Pulau Rempang akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia yakin, Rempang yang akan menjadi mesin ekonomi baru Indonesia juga bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depannya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)