Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategi and Internasional Studies (CSIS), Arya Fernandes menyebut bahwa tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin masih cukup tinggi, jelang Pemilu 2024.
“74 persen pemilih mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sementara itu, 25,8 persen tidak puas, terhadap kinerja pemerintah dalam mengurangi angka korupsi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok,” ujar Arya dalam pemaparan hasil survei CSIS bertajuk ‘Peta Pilpres Terkini Pasca Debat Capres’ di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023).
Kepuasan publik ini jika dirinci berdasarkan program yang difokuskan oleh CSIS, yaitu 69,5 persen puas akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan 53,8 persen karena pemerintah mampu mengurangi angka kemiskinan.
Selain itu, CSIS juga mendapatkan data bahwa tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berdampak kepada pendukung capres-cawapres. Bahkan pendukung pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) terbelah menjadi dua antara yang puas dan tidak puas. Sedangkan untuk pendukung Prabowo dan Ganjar sangat solid menyatakan puas terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
“Pemilih AMIN yang puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi 52,5 persen, tapi 47,8 persen menyatakan tidak puas. Pemilih Prabowo 80,5 persen puas dan pemilih Ganjar 87, 3 persen puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin,” jelas Arya.
Arya menjelaskan para responden yang merasa kurang puas terhadap kinerja pemerintah disebabkan karena berbagai faktor. Sebanyan 21,4 persen karena harga sembako yang tidak terkendali.
Kemudian 15,7 persen sulit mendapatkan lapangan pekerjaan, 13,3 persen karena penyebaran bansos yang tidak merata, 10,8 persen jumlah kasus korupsi yang tinggi, serta 8,3 persen karena harga pupuk yang mahal.
CSIS juga mengungkapkan tingkap kepuasan publik terhadap lembaga negara. Posisi pertama ditempati oleh TNI dengan tingkap kepuasan 91,2 persen disusul oleh presiden sebesar 86,1 persen.
Sementara itu di urutan ketiga, ada Kejaksaan Agung sebesar 73,8 persen, kemudian Mahkamah Agung 73,5 persen, MK 67,3 persen. Sedangkan kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 65,5 persen dan DPD 60,4 persen.
“Tingkat kepercayaan publik terhadap KPK 58,8 persen. Tentu ini kabar buruk sebenarnya, karena di awal-awal dulu dan beberapa tahun kemarin, tiga tahun sebelumnya, KPK tiga teratas dan sekarang drop, tentu mengkhawatirkan bagi kita dalam agenda pemberantasan korupsi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, survei CSIS dilakukan pada periode 13-18 Desember 2023 melalui wawancara tatap muka. Penarikan sampel sepenuhnya dilakukan secara acak menggunakan metode multistage random sampling.
Jumlah sampel 1.300 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan margin of error lebih kurang 2,7 persen.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)