Terkait potensi jebolnya APBN 2022 karena subsidi BBM bengkak, pakar ekonomi energi UGM Fahmy Radhi punya saran untuk Presiden Jokowi.
Kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (12/8/2022), dia menyampaikan dua opsi untuk mencegah jebolnya anggaran karena BBM bersubsidi. “Pertama, Presiden Jokowi harus segera keluarkan Perpres yang mengatur, hanya sepeda motor dan kendaraan angkutan orang serta barang yang diperbolehkan menggunakan Pertalite dan Solar,” tuturnya.
Opsi kedua, lanjut Fahmy, pemerintah dan BUMN segera turunkan disparitas harga antara Pertamax dan Pertalite. Caranya dengan menaikan harga Pertalite, dan menurunkan harga Pertamax secara bersamaan.
Lalu berapakah selisih harga dari kedua jenis BBM itu? Mantan anggota Tim Reformasi Tata Niaga Migas itu, menyebut angka Rp1.500 per liter. Artinya margin harga Pertalite dan Pertamax seyogyanya hanya Rp1.500 per liter.
“Kebijakan harga ini diharapkan mendorong konsumen Pertalite migrasi (pindah) ke Pertamax secara suka rela. Perlu juga dilakukan komunikasi publik secara besar-besaran, bahwa penggunaan Pertamax sesungguhnya lebih baik untuk menjaga mesin kendaraan, dan lebih irit,” tuturnya.
Untuk mencegah jebolnya kuota BBM bersubsidi, kata dia, tidak bisa hanya dengan mengeluh atau menghibau saja. “Perlu kebijakan tegas dan lugas yang segera diberlakukan, tidak mundar-mundur saja,” pungkasnya.
Fahmy betul. sebut saja, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang hanya mengimbau agar masyarakat dari kelopok tajir tidak menggunakan BBM subsidi.
Menter Tasrif yang irit bicara namun sekali berbicara menjadi tidak punya makna sama sekali. Karena, kosumen adalah makhluk rasional yang memiliki price elasticity. Mereka akan tetap mengonsumsi BBM yang lebih murah, selama belum ada larangan.
Jangan lupa, tabung LPG 3Kg tertulis “Hanya untuk orang miskin.” Nyatanya, lebih 60% kosumen bukan miskin, tetap saja mengonsumsi gas melon itu, karena distribusi terbuka
Beri Komentar (menggunakan Facebook)