Pemerintah tidak akan bernegosiasi soal kedaulatan Indonesia, permintaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terkait pengakuan kemerdekaan Papua dinilai tidak masuk akal dan tak akan pernah terwujud.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, menegaskan pemerintah tidak akan memberikan secuil pun wilayah Indonesia, sebab persatuan NKRI adalah harga mati.
“NKRI berdasar konstitusi, berdasar hukum internasional, dan berdasarkan kenyataan faktual. (Papua) Adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi soal itu dan kami (Pemerintah) akan mempertahankan serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian secuil pun dari NKRI,” kata Mahfud usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Adapun pendekatan dialog dan persuasif yang akan dilakukan pemerintah kepada KKB pimpinan Egianus Kogoya, hanya sebatas upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Merthens, yang tengah disandera. Maka ia tegaskan jangan coba mengambil kesempatan untuk meminta sesuatu yang mustahil. “Pemerintah terus berupaya mengutamakan keselamatan pilot,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri mengonfirmasi bahwa Philip Mark Mehrtens saat ini bersama KKB di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Namun, Mathius belum bisa memastikan lokasi tepatnya.
“Masih menunggu laporan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat yang diturunkan Bupati Nduga Narnia Gwijangge ke Paro,” jelasnya di Papua, Rabu (15/2/2023).
Sebelumnya beredar video yang berisikan permintaan salah seorang anggota KKB yang meminta pemerintah mengakui Papua merdeka. Dalam video tersebut, dikatakan bahwa penyanderaan terhadap pilot Susi Air dilakukan karena ingin mendapatkan pengakuan soal kemerdekaan Papua.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)