Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyebut bahwa politik dinasti tidak hanya terjadi di Pilpres 2024.
Kaka menilai, politik dinasti pada gelaran Pilkada serentak 2024 cenderung bisa lebih disoroti mengingat jaraknya yang dekat dengan masyarakat.
“Nah di Pilkada ini saya pikir menjadi nuansa tersendiri, ketika pemilihan ini domainnya adalah di daerah sehingga sangat dekat sekali, publik bisa menyoroti soal dinasti ini,” kata Kaka saat dihubungi Inilah.com, Senin (15/7/2024).
Kaka mengambil contoh seorang pejabat yang terkadang, istri sampai anaknya ikut maju di kontestasi Pilkada baik tingkat provonai maupun kabupaten kota.
“Sehingga kadang-kasang satu rumah itu semuanya jadi anggota dewan, jadi kepala daerah, satu di provinsi, satu di kabupaten/kota, misalnya di Kepulau Riau kita tu seperti itu, kepri dengan kota Batam,” tuturnya.
Meskipun begitu, Kaka turut menyoroti persoalan dinasti yang didasarkan non prestasi. Ia tak mempermasalahkan jika ada satu keluarga yang ikut kontestasi politik dengan proses yang adil.
Kaka menyayangkan kasus wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka lalu, yang mendapatkan catatan di Mahkamah Konstitusi maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Sebenarnya enggak ada masalah anak presiden mencalonkan diri sebagai presiden atau anggota DPR RI, sepanjang itu melalui proses politik yang adil,” ujar dia.
“hal lain, ketidakadilannya adalah mengurangi potensi warga negara lain untuk memiliki kans menjadi, misalnya kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, oleh karena ditutup dengan cara-cara nepotisme,” sambung Kaka menegaskan.