PP Muhammadiyah telah resmi menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada ormas keagamaan yang ditawarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, IUP akan dikelola dengan asas pro kesejahteraan dan keadilan sosial serta lingkungan.
Ia memastikan bisnis ini akan disalurkan demi kepentingan masyarakat luas, bukan demi Muhammadiyah semata. “Dan kami tidak mengejar keuntungan, kalau mikir diri sendiri insyaallah kami Muhammadiyah sudah cukup,” kata Haedar dalam jumpa pers, Minggu (28/7/2024).
Menambahkan, Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti memastikan pengelolaan tambang akan disertai dengan monitoring, evaluasi, hingga penilaian manfaat serta kerusakan bagi masyarakat.
“Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat, maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, saat pengelolaan nanti Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan Persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.
Muhammadiyah, sambung dia, akan melibatkan berbagai kalangan profesional saat mengelola tambang yang datang dari kader, warga sekitar area tambang, hingga perguruan tinggi. Muhammadiyah juga berkomitmen menggunakan penerapan teknologi yang meminimalisir dampak kerusakan alam.
“Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki Program Studi Pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik,” ujar dia.
Muhammadiyah bakal membentuk tim pengelolaan tambang yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy. Tim tersebut beranggotakan sejumlah kader Muhammadiyah, antara lain sebagai berikut:
Ketua: Muhadjir Effendy
Sekretaris: Muhammad Sayuti
Anggota:
– Anwar Abbas
– Hilman Latief
– Agung Danarto
– Ahmad Dahlan Rais
– Bambang Setiaji
– Arif Budimanta
– M Nurul Yamin
– M Azrul Tanjung