Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bakal menunjuk swasta untuk mengelola Pelabuhan Laut Sanur. Alasannya, agar lebih profesional sehingga efektif mendongkrak industri pariwisata. Lalu buat apa BUMN?
“Kami akan menunjuk swasta untuk mengelola pelabuhan ini sehingga memiliki nilai komersial. Kita akan hadirkan fasilitas yang baik seperti: kuliner cita rasa Bali yang enak-enak, sehingga uang bisa datang ke sini,” ujar Menhub Budi saat meninjau progress pembangunan Pelabuhan Sanur di Bali, Jumat (7/10/2022).
Menhub Budi menambahkan, pihaknya tidak hanya membangun Pelabuhan Sanur, tetapi juga membangun pelabuhan di dua lokasi lainnya yaitu di Nusa Penida dan Nusa Ceningan. “Kita bangun segitiga emas Sanur, Nusa Penida dan Nusa Ceningan yang pulaunya indah sekali. Dulu tidak ada dermaganya, sekarang kita bangun dengan kualitas yang baik dan memenuhi aspek keselamatan. Semoga semakin banyak turis yang datang kesini,” kata dia.
Dia menyebut, dengan semakin lengkapnya infrastruktur konektivitas di Bali diharapkan mampu mendorong kemajuan sektor pariwisata di Bali. “Turis-turis yang hobi snorekling bisa lebih mudah menjangkau spot-spot menarik dan bisa berwisata lebih lama di Bali,” ucapnya.
Untuk diketahui, Pelabuhan Sanur dibangun oleh arsitek asal Bali (Popo Danes) dengan nuansa kearifan lokal. Bangunan terminal di desain menyerupai kapal Cadik atau kapal tradisional. Hingga saat ini, secara keseluruhan progres pembangunan Pelabuhan Sanur sudah mencapai 94,13 persen.
Kemenhub telah memulai pembangunan Pelabuhan Sanur sejak Desember 2020. Pembangunan meliputi pekerjaan jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi (fisik). Pembangunan dilakukan dalam periode tahun anggaran jamak (multiyears) 2020-2022 yang bersumber dari APBN dengan total anggaran Rp398 miliar.
Pada 22 September 2022 lalu, telah dilakukan uji coba sandar sejumlah kapal di dermaga apung Pelabuhan Laut Sanur, yang membawa sekitar 45 orang wisatawan tujuan ke Pulau Nusa Penida. Uji coba tersebut berlangsung dengan lancar dan sukses. Selain untuk wisata, pelabuhan ini juga dapat dimanfaatkan masyarakat Bali untuk melakukan ibadah di Pulau Nusa Penida.
Ekonom dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra mempertanyakan alasan pemerintah menswastakan pengelolaan Pelabuhan Sanur, Bali. Apakah kinerja BUMN tidak profesional sehingga harus diswastakan. Pemerintah baru saja melebur 4 BUMN sektor pelabuhan, menjadi satu. Di mana, PT Pelindo I, III dan IV melabur ke Pelindo II.
“Itu sama dengan menghina BUMN karena dinilai kurang profesional ketimbang swasta. Atau jangan-jangan ada uang di balik batu,” ungkapnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)