PDIP belum mau membeberkan langkah atau strategi menghadapi Pemilu 2024, begitu juga soal koalisi yang dianggap masih terlalu dini untuk dibahas. Walaupun tiga parpol yakni Golkar, PAN dan PPP telah sepakat membangun Koalisi Indonesia Bersatu.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu terlalu terburu-buru karena secara tidak langsung memancing kontestasi dini. Dia meminta sebaiknya seluruh parpol yang masuk kabinet untuk fokus memperjuangkan agenda besar pemerintah pascapandemi.
“Jangan membawa kontestasi (Pemilu 2024) terlalu awal, yang kemudian membuang energi bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pascapandemi. Ini yang kami dorong,” kata Hasto usai mengikuti kegiatan Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita), di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Hasto menyebutkan, PDIP memiliki agenda politik yang terukur termasuk dalam persiapan menghadapi Pemilu 2024. Kendati secara itung-itungan PDIP mampu mengusung capres sendiri, banyak pihak menilai partai banteng untuk berkoalisi.
Mengenai hal ini, Hasto mengatakan, PDIP tidak menutup diri untuk berkoalisi, asalkan kerja sama yang dibangun sesuai kesamaan platform. Pertemuan Prabowo dengan Megawati pada momen Lebaran bahkan dianggap bukan pertanda adanya koalisi PDIP-Gerindra.
“Koalisi itu dalam perspektif politik ditandai komitmen terhadap kerja sama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan, program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara,” tutur Hasto.
Pihaknya menyadari seluruh parpol di Indonesia sedang bersiap untuk menyambut Pemilu 2024. Namun terdapat prioritas lain yang layak dikedepankan. Salah satunya mendorong agar pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin bekerja dengan baik dan sukses.
Hasto turut menyentil anggota kabinet yang dianggap memanfaatkan jabatan untuk membangun citra politik. Dia mengingatkan seluruh menteri memiliki tanggung jawab moral membantu presiden untuk mensejahterakan rakyat.
“Kalau mencetak prestasi ini diakui rakyat maka ini akan membangun legitimasi kepemimpinan menteri, itu yang harus dilakukan. Bukan pencitraan yang dikedepankan,” kata dia.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)