Sabtu, 9 November 2024 – 06:57 WIB
Ditreskrimum saat penggeledahan di Kantor Komdigi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat, (1/11/2024) (Foto: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya)
Kasus keterlibatan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang dulunya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam mengelola situs judi daring atau judi online (judol) telah mengejutkan publik dan menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan serta kepercayaan terhadap lembaga pemerintah.
Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mencermati dengan penangkapan belasan pegawai Komdigi yang diduga melindungi lebih dari 1.000 situs judol, perhatian kini terfokus pada bagaimana seorang pegawai dapat memperoleh otoritas untuk melakukan tindakan tersebut.
“Penyelidikan tidak boleh berhenti di sini, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang mengarah pada pihak-pihak yang mungkin berada di balik kasus ini, termasuk bohir serta pejabat tinggi yang mungkin ikut terlibat,” kata Achmad dalam keterangan kepada Inilah.com di Jakarta, Sabtu (9/11/2024).
Advertisement
Ia menekankan, investigasi dalam kasus ini harus mencakup semua pihak yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung, termasuk pejabat tinggi di Komdigi. Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memungkinkan pelaku utama kasus ini memperoleh wewenang tinggi seharusnya melalui prosedur yang jelas dan pengawasan yang ketat.
Pemeriksaan terhadap pejabat di level atas Komdigi, termasuk mantan Menteri Kominfo Budi Arie, menjadi langkah penting dalam memastikan transparansi dan integritas dalam penanganan kasus ini. “Jika ada pejabat yang terbukti mendukung atau memfasilitasi perubahan SOP yang menguntungkan jaringan judol, mereka harus dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.
Pemeriksaan ini, kata Achmad menekankan, juga harus menyertakan pemeriksaan terhadap transaksi dan aset yang dimiliki pejabat terkait guna mengidentifikasi kemungkinan adanya penerimaan dana dari aktivitas judol.
Menurutnya, untuk menjaga independensi dan komitmen pemerintah dalam memberantas judol, pemerintah harus memastikan tidak ada pejabat atau aparat yang duduk di posisi strategis menerima dana hasil judol. Langkah ini membutuhkan audit finansial yang mendalam dan pengawasan ketat terhadap semua transaksi pejabat terkait, terutama mereka yang memiliki peran dalam pengawasan dunia maya.
Jika ada pejabat yang terbukti menerima dana tersebut, lanjut Achmad, pemberhentian dari jabatannya harus dilakukan sebagai bentuk tindakan tegas. Tindakan ini adalah langkah awal untuk membersihkan lembaga pemerintah dari pengaruh negatif yang berasal dari jaringan kriminal.
“Penangkapan sejumlah pegawai Komdigi yang terlibat dalam kasus judol adalah langkah penting untuk mengatasi aktivitas ilegal yang mengancam integritas lembaga pemerintah,” tuturnya.
Namun, dia menambahkan, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pegawai level menengah saja. Pemeriksaan harus dilanjutkan hingga menyasar pejabat tinggi dan pihak lain yang memiliki kuasa atas perubahan SOP, persetujuan kebijakan, serta pihak yang diduga menikmati aliran dana dari jaringan judol ini.