Tantangan yang dihadapi Indonesia pada masa lalu dan sekarang ini dianggap sama beratnya. Setidaknya menurut Menko Polhukam Mahfud MD. Indonesia sekarang dan pada masa lalu sama-sama menghadapi tantangan berat namun beda rasanya.
Menurut Mahfud, pada masa awal republik berdiri, Indonesia juga menghadapi tantangan geopolitik perang dunia. Situasi yang mirip dialami sekarang ini, karena berada pada geopolitik perang Rusia-Ukraina yang membawa dampak ancaman krisis ekonomi dalam negeri.
“Saat dasar negara Pancasila dibuat tahun 1945, Indonesia hanyalah negeri jajahan yang tergolong kecil, belum diakui sebagai sebuah negara, namun berhasil merdeka di tengah gemuruh Perang Dunia II,” kata Mahfud, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (14/1/2023).
Tantangan Indonesia pada masa depan diyakini berkaitan dengan geopolitik perang Rusia-Ukraina, negara serumpun di Eropa sana. “Kebanyakan makanan kita sehari-hari, seperti mie, roti dan kue-kue lainnya, bahan bakunya, yaitu gandum sekitar 87 persen masih impor dari Ukraina,” ujar eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Tantangan lainnya, Indonesia menghadapi perubahan iklim dunia yang juga bakal membawa dampak terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Sebagai langkah antisipasi, Mahfud mengajak masyarakat Indonesia bersatu, khususnya demi memperkuat ketahanan pangan di negeri sendiri.
Pada revolusi 1945, ujar Mahfud, Indonesia bisa bersatu menghadapi berbagai tantangan hingga bisa mempertahankan kemerdekaan hingga kini. Maka persatuan ini harus dipertahankan. “Jadi, tantangan masa lalu dan masa kini sama beratnya, cuma beda jenisnya. Secara ideologis kita juga menghadapi gangguan-gangguan ideologi transnasional,” katanya.
Mahfud kemudian mengutip penjelasan seorang kyai kampung yang menegaskan bahwa rumah Pancasila ibarat masjid bagi umat Islam. “Di dalam masjid, orang harus dikeluarkan kalau tidak mengikuti aturan masjid. Di rumah Pancasila, orang melanggar aturan Pancasila harus dikeluarkan. Artinya harus ditindak,” jelasnya.
Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi terhadap pergerakan-pergerakan anti-ideologi Pancasila yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, secara keseluruhan Menko Polhukam menilai iklim demokrasi di Indonesia sampai sekarang masih berjalan dengan baik.
Ia mencontohkan situasi keamanan di Papua yang dinilai masih terbilang kondusif setelah penangkapan Gubernur Lukas Enembe oleh Komisi Pembarantasan Korupsi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi. “Selain itu, aksi penolakan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja yang belakangan bermunculan di berbagai daerah juga masih berjalan sesuai dengan mekanisme prosedur hukum,” kata Mahfud.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)