Vokalis Komisi VI DPR, Mufti Anam mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar berhati-hati dengan menentukan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, menolak keras recana penghapusan ojek online (ojol) dari daftar penerima subsidi bahan bakar minyak.
“Ingat, jangan sampai keputusan kebijakan subsidi BBM diputuskan secara ngawur dan serampangan. Ini bisa memicu demo besar-besaran. Jika ini terjadi maka dampak ekonomi dan politiknya sangat besar dan bisa tidak terkendali,” kata Mufti, Jakarta, dikutip Minggu (1/12/2024).
Sebelumnya, Menteri Bahlil mengungkap rencana skema subsidi bahan bakar minyak atau BBM tepat sasaran yang akan menerapkan sistem kombinasi antara subsidi barang dan juga bantuan langsung tunai (BLT).
Tak hanya itu, Bahlil menyebut, hanya kendaraan pelat kuning yang berhak menerima subsidi BBM. Artinya subsidi BBM untuk ojek online (ojol) akan dihapus, mereka tak bisa lagi membeli Pertalite.
Mufti mengingatkan Bahlil, ojol yang jumlah pengemudinya lebih dari 4 juta orang, masuk kategori transportasi umum. Sehingga mereka berhak mendapatkan subsidi BBM.
“Transportasi umum bukan hanya yang berpelat kuning melainkan juga transportasi ride haidling atau ojek online. Rencana ini sangat berbahaya,” tegas Mufti.
Selain mengalihkan subsidi BBM menjadi BLT, Pemerintah juga memiliki skema mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum, serta skema menaikkan harga BBM subsidi.
“Pemerintah kelihatan sekali gamang, maju-mundur rencana pembatasan subsidi BBM. Ini menunjukkan tidak jelasnya rencana Pemerintah dalam mengendalikan subsidi BBM yang tepat sasaran,” jelas Mufti.
Mufti melihat, skema yang ditawarkan pemerintah justru membuka peluang untuk penyelewengan sehingga harus dikaji ulang agar tidak ada kerugian negara di kemudian hari. “Saking bingungnya hingga tidak jelas sebenarnya skema yang akan dilakukan. Apalagi ojol tidak mendapat subsidi, ini akan lebih merugikan rakyat,” tukas legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.
Mufti berpendapat, subsidi BBM harus bisa diberikan kepada yang membutuhkan, salah satunya pengemudi ojol. patut dicatat, mayoritas pengemudi ojol merupakan kelompok rentan yang perlu mendapat bantuan.
“Kasihan betul para driver ojol, dijepit di tengah. Dengarkanlah keluhan para driver ojol. Penghasilan mereka dipotong aplikator seperti GOJEK, GRAB, dan lainnya. Totalnya lebih dari 20 persen. Ini berpotensi melanggar regulasi. Lha sekarang mau digencet lagi dengan pelarangan beli Pertalite. Tega betul pemerintah memeras rakyatnya,” papar Mufti.
Seharusnya, lanjut Mufti, pengemudi ojol diberikan bantuan agar memiliki ketahanan daya beli. Ketika ada pembatasan BBM bersubsidi, dampaknya dapat diminimalkan. Dalam menyusun kebijakan, pemerintah harus cermat dan hati-hati. Jangan sampai membohongi rakyat. Berpihaklah kepada rakyat, bukan sekadar pencitraan.
“Giliran ada pembatasan subsidi, lalu pemerintah pasang muka seolah-olah berpihak kepada angkutan umum. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu.” kata Mufti, mengutip syair lagu Peter Pan.