Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya tengah memeriksa laporan dari Perkumpulan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care) soal adanya data ganda pada Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) Johor Bahru.
“Johor lagi kita periksa, Panwaslu Johor juga lagi kita minta keterangan, minta LHP-nya, laporan hasil pengawasan mereka,” kata Rahmat kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).
Ia menuturkan,pemeriksaan LHP merupakan pintu masuk untuk langkah berikut, tidak menutup kemungkinan persoalan ini bisa masuk ke ranah hukum, bila nantinya ditemukan indikasi pidana.
“Makanya kita cek dulu LHP pada hari itu. Jika kemudian ada indikasi pidana tentu kita sampaikan ke teman-teman polisi dan jaksa. Kalau ada pelanggaran administrasi, nanti kita lihat prosesnya seperti apa,” ujar dia.
Sebelumnya, Migrant Care kembali melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Johor Bahru, Malaysia atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengaku pihaknya menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama.
“Artinya, pada Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) Johor Bahru PPLN mempublikasikan Nama, Umur dan Alamat masing-masing warga negara. Dengan ini, membuktikan bahwa KPU tidak mempunyai satu standar baku bagaimana penetapan data DPTLN di masing-masing kota/negara,” kata Wahyu di Media Center Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).
Wahyu menambahkan pihaknya juga menemukan banyaknya data ganjil dalam DPT Johor Bahru. Ia menuturkan, terdapat 22 orang dari DPTLN Johor Bahru, Malaysia bertuliskan alamat Indonesia yaitu Sumenep, Jawa Timur. Dari jumlah itu, tutur dia, terdapat dua orang yang tertulis beralamat Indonesia yaitu Jember, Jawa Timur dan 19 nama dalam data tertulis beralamat ‘bercuti/rehat/pulang’.