Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan beberapa perubahan alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 seiring kebijakan bantuan sosial atau bansos.
“Ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya perubahan di dalam pos-pos belanja yang kemudian harus dilakukan adjustment (penyesuaian) dan bagaimana prospek untuk 2024,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/2/2024).
Perubahan tersebut terjadi karena ada kebijakan baru dari pemerintah untuk menanggapi kondisi yang saat ini terjadi. Antara lain yang berkaitan dengan bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Kalau adjustment (penyesuaian) anggaran kan seperti kemarin beberapa pos-pos BLT, kemudian sembako,” katanya lagi.
Selain tentang anggaran bansos baru, kata Sri Mulyani, kepada presiden juga karena ada tagihan pencairan dari tahun sebelumnya dan harus dibayar sekarang. Jokowi juga menyampaikan arahan untuk menyikapi persoalan terkini melalui kebijakan.
“Ada belanja tahun lalu yang tagihannya baru masuk sekarang yang harus dibayarkan. Seperti biasa. Sebetulnya sih normal ya, dalam artian menteri keuangan lapor ke presiden, ini loh Pak beberapa pos yang bergerak,” kata Sri Mulyani menjelaskan.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui dana yang terkumpul dari kebijakan automatic adjustment (penyesuaian otomatis) sebesar Rp50,1 triliun akan digunakan untuk menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk tahun ini. Penyesuaian anggaran dilakukan terhadap seluruh kementerian dan lembaga sebesar lima persen.
“Nanti itu (anggaran) bansos Rp 600 ribu dan subsidi pupuk) tekniknya ada macam-macam cara. Bu Sri Mulyani akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment,” kata Airlangga saat paparan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2023 di kantornya, Senin (5/2/2024) lalu.
Penyisiran anggaran kementerian/Lembaga juga untuk mendukung janji Jokowi tentang bansos baru bernama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Lewat program pengganti BLT El Nino ini, pemerintah akan membagikan bantuan total sebesar Rp600.000 untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga bulan Juni.
Untuk menjalankan program tersebut, Jokowi membutuhkan anggaran sebesar Rp11,25 triliun. Padahal dalam APBN 2024 pemerintah sebenarnya sudah menganggarkan Rp496,8 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos).