News

Tepi Barat Akan Jadi Kawasan Wisata, Israel Siap Bangun Hotel dan Pabrik Wine

tepi-barat-akan-jadi-kawasan-wisata,-israel-siap-bangun-hotel-dan-pabrik-wine

Pemerintah Israel akan mengembangkan wilayah Tepi Barat menjadi kawasan komersil. Rezim Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu ini berencana membangun Tepi Barat yang jadi wilayah rawan konflik menjadi kawasan wisata.

Mungkin anda suka

Dengan rencana besar tersebut Israel akan memprioritaskan untuk membangun pemukiman-pemukinan di wilayah tersebut.

Mengutip dari associated press News (AP) pada Minggu (1/1/2023), Menteri Pariwisata Israel, Haim Katz mengatakan Tel Aviv akan melakukan investasi besar untuk mengembangkan Tepi barat. “Kami akan berinvestasi di daerah-daerah yang mungkin belum menerima dukungan yang cukup hingga saat ini. Misalnya, Tuscany lokal kami di Yudea dan Samaria,” kata Katz.

Komunitas pemukiman di Tepi Barat yang dikuasi Israel ini memang telah mengembangkan sektor pariwisata di kawasan tersebut. Mereka akan sedang mengembangkan hotel dan pembuatan wine sebagai daya tarik wisata.

Otoritas Israel sendiri mengaku industri ini sebagai bagian dari sektor wisata Tel Aviv yang sangat menjanjikan bagi negara.

Beberapa web pemesanan penginapan seperti Airbnb sempat melarang kawasan Tepi Barat masuk dalam daftar di platformnya pada 2018. Namun keputusan itu mereka cabut setelah mendapat protes keras dari pemerintah Israel.

Israel sendiri sudah merebut Tepi Barat dari Palestina dalam perang Timur Tengah pada 1967. Setalah wilayah itu mereka langsung membangung ribuan pemukiman yang sekaran menjadi pemukiman bagi sekitar 500.000 orang Israel.

Palestina hingga saat ini masih mengakui jika wilayah tersebut adalah bagian dari mereka. Sehingga pemukiman orang Israel di Tepi Barat meraka anggap sebagai pemukiman ilegal. Sikap Palestina ini juga mendapatkan dukungan dari sebagian negara dan komunitas internasional.

Niat Israel yang akan memperdalam kendalinya atas Tepi Barat ini menjadi ancaman bagi negara-negara Timur Tengah lainnya. Bahkan Yordania sebagai wilayah terdekat menyatakan protesnya atas rencana tersebut. Raja Yordania Abdullah II menegaskan jika dirinya akan mengambil tindakan tegas jika Israel mengubah status di Palestina khususnya Yerusalem termasuk Masjid Al-Aqsa.

Pada akhir tahun lalu, tepatnya Jumat (30/12/2022), Majelis Umum PBB meminta badan peradilan tertinggi PBB untuk memberikan pendapatnya tentang legalitas kebijakan Israel di Tepi Barat.

Sikap ini justru mendapatkan kritikan keras dari Benjamin Netanyahu sebagai pemimpin yang berkuasa saat ini. Netanyahu mengatakan Israel tidak berkewajiban untuk bekerja sama dengan Mahkamah Internasional.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button