Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan saja menampik isu dugaan joki dalam tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pemilu Serentak 2024, tapi juga mengklaim bahwa pelaksanaan tahapan coklit berjalan lancar.
Anggota KPU Betty Epsilon Idroos menyebut bahwa tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) telah diselenggarakan sejak 12 Februari lalu hingga 14 Maret mendatang, dalam pelaksanaannya, belum ada kendala berarti.
“Sejauh ini kami dibantu oleh beberapa sistem informasi, selain sistem informasi data pemilih juga didalamnya terdapat e-coklit sebagai alat bantu. Beberapa daerah bahkan sudah ada yang 70 persen, 80 persen pelaksanaan coklit di lapangan,” terang Betty secara virtual dalam diskusi bertajuk ‘Menelisik Kendala dan Solusi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024’, Rabu (1/3/2023).
Lebih jauh dijelaskan, KPU memiliki mekanisme yang terstruktur dalam pelaksanaan coklit. Salah satunya dengan mengadakan rapat kecil guna membahas sudah sejauh mana tahapan sudah dilakukan.
Nantinya, sambung dia, segala persoalan yang terdapat di lapangan dalam proses coklit, akan diberikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk kemudian dicarikan solusinya.
“Sejauh ini saya belum mendapatkan berita bahwa persoalan-persoalan di lapangan tidak ada solusi, semua ada solusinya Alhamdulillah. Termasuk kami secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja-kerja Pantarlih yang sangat luar biasa di lapangan saat melakukan coklit,” tegasnya.
Sehingga bagi Betty, KPU di daerah sudah sangat lancar dalam penggunaan e-coklit di lapangan, yang juga didapatkan dari hasil pengecekkan kembali oleh KPU. “Jadi KPU itu bisa cross check kerja-kerjanya lewat e-coklit, walaupun di awal terdapat beberapa penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan oleh Pantarlih menggunakan e-coklit,” tandasnya.
Soal dugaan joki dalam tahapan coklit, Betty meminta lembaga pemantau seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu dan Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) untuk dapat memberikan data detail terkait adanya dugaan joki tersebut. “Kalau datanya ada detail, jelas ada di mana, mohon nanti dikasih ke kami. Kami tentu akan sangat senang dan akan kami tindaklanjuti,” jelas Betty.
Dengan begitu, sambung dia, bila benar nantinya ditemukan bahwa pada tahapan ini terdapat joki, maka pihaknya akan meminta panitia pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) untuk melakukan coklit ulang.
“Sekali lagi sebelum DPS (Daftar Pemilih Sementara) ditetapkan, itu masih bisa diperbaiki data-data pemilih kertas, sesuai dengan data kependudukan yang ada,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan salah satu catatan penting yang merupakan kekurangan dalam pelaksaanan coklit adalah ditemukannya Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) abal-abal.
Salah satu contoh wilayah yang ditemukan adalah Tasikmalaya. Neni mengaku pihaknya menemukan sebanyak 176 orang joki pantarlih. “Ada 6 provinsi dan di Jawa Barat full 27 kabupaten/kota. Mereka bersinergi dan ketika ketemu di lapangan dikomunikasikan. Ternyata memang ada joki yang ditemukan oleh teman-teman Bawaslu,” terang Neni dalam diskusi bertajuk ‘Menelisik Kendala dan Solusi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024’ di Kantor Bawaslu, Rabu (1/3/2023).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)