Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melanggar etika karena berani menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tanpa melalui mekanisme persetujuan DPR dan pertimbangan DPD.
Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan Presiden Jokowi telah membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan bahwa pembentukan sebuah regulasi atau Undang-Undang (UU), harus melibatkan DPR dan DPD.
“Pandangan saya terhadap Perppu ini ya, satu menurut saya presiden itu setidak-tidaknya melanggar etika pemerintahan. Kenapa? Karena jelas-jelas putusan Mahkamah Konstitusi itu memerintahkan untuk pembentukan UU dengan cara yang normal, melibatkan DPR dan minta pertimbangan DPD,” tegas Refly kepada inilah.com saat dihubungi Senin (2/1/2023).
Refly juga tidak melihat adanya kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu ini. Ia memahami bahwa sebagai presiden, Jokowi memang diberikan hak subjektif dalam mengeluarkan Perppu, namun tentu harus memiliki tolok ukur yang jelas dan juga objektif.
Seandainya pun terjadi kekosongan, UU Ciptaker yang lama masih dapat berlaku. Jika memang ada kebijakan yang perlu diambil, Jokowi juga bisa mengeluarkan Perppu yang lain di luar Perppu Ciptaker ini. “Kan kita tidak tahu kegentingannya apa, kekosongan hukumnya apa. Itu baru sisi pemerintah,” tegasnya.
Karenanya, Refly mendesak DPR untuk menolak Perppu sekaligus mendesak Jokowi untuk segera menyampaikan Perppu ini sebagai Rancangan Undang-Undang agar bisa dibahas bersama DPR.
“Sehingga ada ruang bagi DPR menjalankan fungsi legislasinya. Tidak hanya menghormati partai pendukung pemerintah, tapi ada juga partai oposisi, dalam tanda kutip oposisinya ya, seperti Demokrat dan PKS,” imbuh dia.
Sebelumnya Presiden Jokowi sudah menyampaikan pandangannya terkiat polemik penerbitan Perppu Ciptaker. Menurutnya, pro dan kontra di kalangan masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah adalah hal yang biasa.
Jokowi menilai perbedaan pendapat dapat memberi warna tersendiri dalam iklim negara demokrasi. “Ya biasa dalam setiap kebijakan dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra,” kata Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023)
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, mengatakan boleh saja berbeda pendapat, tapi kepala harus tetap dingin. Jokowi menegaskan, pemerintah siap menjelaskan semua alasan dibalik penerbitan Perppu Ciptaker. “Tapi semua bisa kita jelaskan,” ujar Jokowi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)