Terkait mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung buatan China yang biayanya bengkak dari US$6,071 miliar menjadi US$7,5 miliar, setara Rp112,5 triliun (kurs Rp15.000/US$), jangan lupakan peran eks Menteri BUMN Rini Soemarno.
“Kesalahan utama dari pemerintah Indonesia pada era Rini Sumarno adalah menyerahkan pembangunan kereta cepat kepada China, daripada Jepang. Yang terbukti ternyata sangat memberatkan Indonesia setelahnya akibat cost-overrun yang sangat besar,” papar ekonom dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra, Jakarta, Selasa (11/4/2023).
Menurut Gede, terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun US$1,429 miliar, atau setara Rp21,435 triliun, bukanlah angka yang sedikit. Untuk itu, KPK perlu masuk untuk mengungkap terjadinya pembengkakan biaya yang memberatkan keuangan negara.
“Peningkatan selisih beban negara karena salah pilih partner bisnis, yang dapat dihitung sebagai kerugian negara. Sehingga seharusnya dapat diilhat sebagai korupsi. Sehingga KPK bisa masuk,” tandasnya.
Setelah dinegosiasi, pemerintah Indonesia dan China menyepakati cost overrun US$1,2 miliar. Dari angka pembengkakan itu, sebesar 25 persen ditanggung ekuitas alias modal milik perusahaan konsorsium Indonesia dan China.
Sisanya yang 75 persen ditanggung melalui utang. Dipecah lagi 60 persen utang oleh pemerintah Indonesia dan 40 persen ditanggung China. Ketemulah angka US$550 juta, atau setara Rp8,25 triliun (kurs Rp15.000/US$).
Selanjutnya, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B Pandjaitan ‘terbang’ ke China meminta diskon bunga atas rencana utang US$550 juta itu. Targetnya, bunga utang yang dipatok CDB sebesar 4 persen, bisa diturunkan menjadi 2 persen.
Alih-alih berhasil, lobi Menko Luhut boleh dibilang kandas. Pihak CDB hanya menyanggupi bunga turun menjadi 3,6 persen. Atau turun tipis-tipis 0,4 persen saja.
“Ya maunya kita kan 2 persen, tapi kan enggak semua kita capai. Karena kalau pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen. Jadi kalau kita dapat 3,4 persen misalnya sampai situ ya we’re doing okay, walaupun tidak oke-oke amat,” kata Menko Luhut, Jakarta, Senin (10/4/2023).
Perjalanan proyek kereta cepat sudah kepalang tanggung. Bak pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Pemerintah hanya bisa manut dengan keinginan CDB. Asalkan, proyek kereta cepat China bisa rampung cepat, bukan tersendat-sendat.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)