Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang juga pengamat ekonomi, Anwar Abbas memberikan kontribusi pemikiran berharga terhadap transparansi dan efektivitas kebijakan impor beras oleh pemerintah Indonesia. Anwar menyoroti pentingnya keterlibatan para petani dalam proses ini, sebagai upaya penguatan komunikasi dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam diskusi “Kedaulatan Pangan, Stabilitas dan Harga Bapok Murah: Satu Tahun Kiprah Mendag Zulhas” di Inilah Forum pada Senin (12/06/2023), Anwar menegaskan, “Perlu ada keterbukaan, ajak petani ikut serta soal impor beras yang dilakukan sehingga tidak ada kecurigaan yang muncul di tengah masyarakat,” katanya.
Pandangan ini menunjukkan komitmen Anwar dalam mempromosikan keterlibatan aktif para petani dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada mereka.
Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perdagangan dapat melihat masukan Anwar sebagai bahan evaluasi dan pembaruan dalam rangka menjaga stabilitas harga beras di pasaran dan memastikan kesejahteraan petani. Waketum MUI itu juga memberikan penghargaan kepada pemerintah atas upayanya untuk kemandirian pangan, dan mendorong untuk terus belajar dan beradaptasi dalam mencapai tujuan tersebut.
Selanjutnya, dalam sesi tanya jawab, Anwar menunjukkan empatinya terhadap kondisi petani dan memberikan sudut pandangnya yang berharga mengenai keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen dalam kebijakan impor beras.
“Harus ada kebijakan yang dibuat secara cermat sehingga yang diuntungkan tidak hanya pengusaha tapi juga konsumen dan produsen,” ujar Anwar, menyoroti pentingnya kebijakan yang berkeadilan dan berpihak pada semua pihak terkait.
Dosen UIN Syarif Hidayatullah ini juga membuka ruang dialog mengenai potensi dampak politik dari kebijakan impor beras. Dia memperkenalkan ide ini sebagai bahan pertimbangan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, khususnya menjelang pemilu 2024.
Terakhir, ia menegaskan pentingnya menjaga dan mempertahankan lahan pertanian sebagai sumber utama produksi beras. Anwar berharap, pemerintah dan DPR dapat bersama-sama memastikan kebijakan tersebut ditegakkan secara konsisten.
“Contohnya sawah tidak boleh dikonversi menjadi komplek perumahan, tapi coba saja lihat di Jabodetabek ini sudah menjadi perumahan semua,” katanya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)