Sabtu, 16 November 2024 – 12:39 WIB
Warga melihat iklan judi online melalui gawainya di Jakarta, Rabu (19/6/2024). (Foto: Dok. Antara/Aprillio Akbar)
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menyoroti perlunya evaluasi kinerja cyber police dalam menangani kasus kejahatan online, seperti judi daring atau online selain penipuan digital.
“Kalau berbicara soal dunia digital, ini juga menjadi tantangan bagi penegak hukum kita, termasuk di OJK. Kita punya cyber police ini juga perlu dicek, bagaimana kerja cyber police menangani kasus seperti ini?” ujar Adinda di Jakarta, Sabtu (16/11/2024).
“Dan saya berbicara bukan hanya soal judi online saja, tapi juga soal kejahatan di dunia online, termasuk penipuan, belum lagi ada pinjaman online,” tambah dia.
Selain itu, Adinda menyoroti pentingnya regulasi yang lebih jelas tentang status hukum judi online di Indonesia. Ketidakjelasan ini, menurutnya, mempersulit langkah preventif dan penindakan terhadap pelaku atau penyelenggara judi online.
Advertisement
Advertisement
Ia juga mengusulkan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, seperti Komdigi, OJK, dan kepolisian. Baginya, dampak negatif dari judi online, seperti kebangkrutan, kriminalitas, dan kerentanan data pribadi, menjadi perhatian khusus.
Judi daring, baginya, sering memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menarik korban, yang kemudian terjebak dalam ketergantungan tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi mereka.
Oleh karena itu, literasi keuangan perlu diprioritaskan agar masyarakat sadar akan bahaya judi online.
Dalam pandangannya, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk peningkatan infrastruktur digital, juga menjadi langkah krusial.
Ia mencontohkan perlunya teknologi canggih untuk mendeteksi aktivitas ilegal dan mekanisme pengaduan yang efektif bagi korban.
Lebih jauh, Adinda menilai kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan komunitas IT dan lembaga pendidikan, dapat membantu menciptakan ekosistem digital yang kondusif.
Dia juga menyebut pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam mendukung pemberantasan judi daring.
“Perlu pendekatan sistemik, ekosistem digital yang komprehensif, makanya peran dari komunitas terkecil, elemen masyarakat terkecil, termasuk keluarga, orang tua, guru, lembaga pendidik, masyarakat sekitar, itu juga menjadi sangat penting,” terang Adinda.