Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian menyoroti polemik dari fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara. Salah satunya soal komisioning atau proses uji coba pengelolaan yang menggunakan sampah lama, sehingga menimbulkan masalah bau yang diprotes oleh warga sekitar.
Ia menyebutkan, proyek dengan anggaran mencapai Rp1,3 triliun semestinya sudah melalui prosedur kajian dari semua aspek, termasuk aspek dampak lingkungan.
“Swasta saja kalau membangun sesuatu, harus melalui mekanisme Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) atau UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup),” kata Justin saat dihubungi Inilah.com, Selasa (25/3/2025).
Ia tak membantah jika pihaknya sangat mendukung progres pengolahan sampah secara modern di Jakarta. Namun, masalah RDF Rorotan ini menimbulkan tanda tanya terkait prosedur, teknologi serta kematangan kajian yang telah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI.
“Hal tersebut (prosedur, teknologi, kajian) tentu saja harus dicermati lagi dengan korelasinya terkait besaran biaya proyek ini,” ucapnya.
Ia menegaskan, masalah RDF Rorotan ini mempertontonkan kebiasaan Pemprov DKI yang bersifat melakukan tindakan berdasarkan insiden, bukan tindakan berdasarkan perencanaan.
“Kejadian dulu seperti ini, baru dipikirkan harus apa sehingga harus dihentikan dulu, seolah eksekutif kekurangan tenaga profesional yang kompeten dalam melaksanakan proyek,”
“Saya kira proyek ini harus diaudit, dan ASN yang terlibat dalam pelaksanaannya harus di evaluasi kompetensinya,” imbuhnya.