Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta pemeringah agar proaktif meningkatkan diplomasi untuk menuntut penyelesaian peperangan di Jalur Gaza dan pembebasan Palestina yang masih diokupasi oleh zionis Israel.
Dia mengatakan Pimpinan MPR merasa prihatin terhadap aksi saling serang yang terus berkecamuk diberbagai belahan dunia. Terlebih lagi, menurutnya eskalasi konflik di Timur Tengah itu semakin meluas.
“Dibutuhkan upaya-upaya yang semakin makin besar untuk menghentikan penyerangan terhadap Gaza dan melepaskan Palestina dari penjajahan. Kita tidak boleh lelah, dan harus terus memperjuangkannya diberbagai forum dunia,” kata Eddy Soeparno di Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Dia menekankan, tuntutan pembebasan Palestina juga menjadi resonansi masyarakat, bukan hanya Indonesia tetapi juga masyarakat dunia internasional. Oleh karena itu, MPR berharap semangat menyuarakan pembebasan Palestina dari penjajahan akan semakin besar.
Meski kegentingan antara Israel dengan Palestina dan negara-negara Timur Tengah kian memanas, dia tidak sependapat jika pemerintah harus mengirimkan pasukan perdamaian ke daerah konflik. Menurutnya, pemerintah harus fokus terhadap upaya-upaya diplomasi, karena diplomasi merupakan alat yang sangat tangguh untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
“Kita bisa menjadikan diplomasi sebagai alat, untuk mencapai apa yang dituju, menyampaikan apa yang diinginkan. Agar dunia bisa mendengar bahwa derita masyarakat Palestina itu menjadi persoalan serius bagi masyarakat Indonesia,” jelasnya.
Pada pidato perdananya, Kamis (3/10/2024), Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta Pemerintah menggunakan pengaruhnya untuk mencegah eskalasi konflik di Timur Tengah agar tidak merambat lebih meluas yang memungkinkan timbulnya berbagai macam bahaya.
Saat ini, kata dia, eskalasi konflik di Timur Tengah sedang meningkat dan meluas. Untuk itu, pengaruh yang bisa digunakan Republik Indonesia itu mulai dari forum gerakan nonblok, G20, APEC, hingga OKI.
Sementara itu, Lebanon mengajukan pengaduan resmi ke Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas serangan Israel ke wilayahnya yang melanggar batas demarkasi Blue Line (pemisah antara Lebanon dan Israel).
Pernyataan dari misi permanen Lebanon untuk PBB, yang disiarkan oleh kantor berita resmi negara itu, Kamis (3/10/2024), menyatakan pengaduan tersebut mengecam “agresi Israel terhadap kedaulatan Lebanon dan serangan pasukannya ke dalam perbatasan Lebanon” sejak malam 1 Oktober.
Israel meluncurkan operasi darat di Lebanon selatan, dengan beberapa pejabat mengatakan bahwa operasi itu untuk membangun zona penyangga keamanan yang akan berlangsung selama beberapa pekan.
Tentara Israel kemudian mengumumkan kematian prajurit pertamanya selama serangan darat tersebut.
Pada Kamis, Hizbullah melaporkan mereka berhasil menggagalkan enam upaya penyusunan oleh Israel di Lebanon selatan.
Misi Lebanon menyatakan Israel melanggar batas demarkasi Blue Line yang ditetapkan pada tahun 2000 dan mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang diadopsi pada 2006.