Ucapan Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menyebut para penolak sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024, hanyalah tim hore, telah menyenggol perasaan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Nurul Arifin.
Nurul menegaskan pernyataan itu tidak pantas dilontarkan terhadap delapan partai politik (parpol) yang sedang serius memperjuangkan partisipasi rakyat dalam pesta demokrasi.
“Kita tidak sedang pesta politik jadi bukan kata hore-hore nggak tepat ya tapi ini perjuangan bersama. Jadi kami tidak sedang bereuforia menghadapi satu tantangan ini artinya ini sikap yang serius dan sebagai suatu pergerakan yang serius ya,” kata dia, dalam diskusi bertajuk ‘Capres 2024 dan Cita-citanya untuk Indonesia’ di Jakarta, Sabtu (14/1/2024).
Bambang Pacul, tutur dia, seharusnya merasa prihatin dengan persoalan ini. Sebab, bila nanti jadi diterapkan sistem proporsional tertutup bakal menutup partisipasi rakyat, sekaligus menutup jalur pendidikan politik bagi warga.
“Padahal ini melibatkan suara mereka jadi kalau sistemnya tertutup ya mereka tidak tahu calon-calonnya siapa saja, tapi kalau terbuka kayak gini kan paling tidak bisa semua caleg itu bisa turun dan publik itu bisa mendapatkan pendidikan politik secara langsung,” lanjutnya.
Nurul menegaskan, dengan sistem proporsional terbuka masyarakat lebih bisa menilai dan menyatakan komitmen para calon wakil rakyat, sekaligus juga bisa mengenal siapa yang akan dipilih.
“Istilahnya kalau saya memilih Anda, terus Anda tidak komit saya kan bisa komplain, atau bahkan tidak memilih lagi. Kalau sekarang ya kalau misal sistemnya berubah enggak bisa lagi seperti itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bambang Pacul mengaku tak mempersoalkan adanya delapan fraksi DPR yang kompak menolak sistem proporsional tertutup.
Ia menegaskan bahwa yang akan menetapkan apakah sistem Pemilu akan diubah menjadi tertutup adalah Mahkamah Konstitusi (MK).
Bambang menganggap penolakan yang dilakukan delapan fraksi adalah hal biasa. Bahkan ia menyebut sikap delapan fraksi tersebut hanya lelucon.
“Ini diskursus biasa saja. Soal penolakan monggo. Pengambil keputusan adalah sembilan hakim MK. Kalau ini saja hanya untuk hore-hore saja,” katanya di Gedung DPR Jakata, Rabu (11/1/2023).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)