Sebuah pemandangan kepala babi terlihat duduk di atas kursi kecil di jalan buntu perumahan Daehyeon-dong, Daegu, Korea Selatan. Tak cuma satu kepala lainnya juga menggantung di atas ember oranye kecil beralaskan bungkus koran. Di dinding belakangnya tergantung spanduk bertuliskan: “Kami sangat menentang pembangunan masjid.”
Di sudut kecil Daehyeon-dong di kota konservatif selatan Daegu inilah jadi tempat salah satu konflik budaya paling sengit di Korea Selatan terjadi.
Kontroversi ini bermula pada September 2020, ketika Kantor Distrik Buk mengizinkan komunitas Muslim membangun masjid di kawasan perumahan dekat Universitas Nasional Kyungpook di Daegu. Situs ini merupakan benteng konservatif yang terletak sekitar 240 kilometer (149 mil) tenggara Seoul.
Konstruksi berlanjut hingga Februari 2021, ketika bangunan tersebut mulai menyerupai masjid. Namun, warga kemudian mengajukan sejumlah protes ke kantor kecamatan Buk, yang menyebabkan kantor kecamatan ditutup. Kasus ini dibawa ke pengadilan. Setelah pertarungan hukum yang panjang, Pengadilan Tinggi akhirnya memutuskan menolak protes warga pada bulan September.
Pengadilan memutuskan pada Desember 2021 bahwa Otoritas Distrik Buk tidak berhak menghentikan pembangunan masjid hanya karena pengaduan massa. Dia menekankan bahwa kantor distrik seharusnya memberi tahu komunitas Muslim sebelumnya tentang penangguhan tersebut dan juga memberikan kesempatan untuk mengomentari keputusan kantor tersebut.
Namun, keputusan Mahkamah Agung tidak menyelesaikan masalah tersebut. Komunitas Muslim masih berselisih dengan penduduk lokal Daegu di Distrik Buk. Penduduk setempat mengadakan pesta barbekyu di luar lokasi konstruksi selama beberapa hari, sebuah serangan terhadap larangan Islam untuk makan daging babi.
Ternyata dua kepala babi telah berada di lokasi pembangunan. Tidak hanya itu, warga memasang poster di lingkungan sekitar yang menentang pembangunan masjid, mengatakan bahwa umat Islam adalah teroris.
Mengadu ke PBB
Saat ini sebuah kelompok sipil lokal di Daegu, Korea Selatan (Korea Selatan) yang mendukung umat Islam bermaksud untuk meminta bantuan darurat kepada PBB. Ini terjadi setelah reaksi keras dari banyak warga setempat terhadap upaya pembangunan masjid di daerah tersebut.
Dalam pernyataannya, komunitas yang menamakan sebagai Kelompok Kerja untuk Resolusi Damai Masalah Masjid itu mengatakan telah mengajukan petisi kepada Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan pada Kamis (22/12/2022). Mereka juga akan akan menerima pemberitahuan jika petisi telah PBB terima
Melansir Korea Joongang Daily, Selasa (27/12/2022), grup tersebut mengharapkan tanggapan dari PBB dalam dua bulan ke depan. Tak hanya itu, para aktivis ini juga mengkritisi pemerintah pusat, Pemerintah Metropolitan Daegu dan Kantor Distrik Buk Daegu yang menutup mata terhadap situasi tersebut. Ketidakpedulian mereka sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
“Fakta bahwa pemerintah, Daegu dan Distrik Daegu Buk mengabaikan dan membiarkan diskriminasi agama dan menampilkan kebencian rasial merupakan pelanggaran serius hak asasi manusia terhadap konvensi internasional seperti Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan. penyataan. petisi dikirim ke PBB.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)