Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyebut adanya rencana demo besar-besaran. Tuntutanya, kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8-10 persen, serta pencabutan klaster ketenagakerjaan di Undang-undang Cipta Kerja (UU CK).
Kata Said Iqbal, aksi ini dimulai pada 24 hingga 31 Oktober 2024. Berlangsung di lebih dari 300 kabupaten/kota di 38 provinsi, melibatkan puluhan ribu buruh.
“Ini adalah perjuangan untuk hidup layak. Kami menuntut kenaikan upah minimum 8-10 persen pada 2025. Ini bukan sekadar permintaan, tetapi menyangkut kebutuhan nyata agar buruh mampu bertahan di tengah kenaikan harga dan biaya hidup,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Dia bilang, selain kenaikan upah, buruh mendesak pemerintah mencabut klaster ketenagakerjaan dan klaster petani di UU CK. Beleid tersebut dinilai membuka jalan bagi fleksibilitas kerja yang merugikan dan mengikis hak-hak dasar pekerja.
“UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, telah merampas hak-hak buruh yang seharusnya dilindungi. Kami menuntut agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materiil yang diajukan KSPI dan Partai Buruh dalam memutuskan perkara ini,” tegasnya.
Rangkaian aksi, lanjutnya, dimulai di Jakarta dan dilanjutkan secara serentak, maupun bergelombang di berbagai daerah. Mulai Bandung Raya, Tangerang Raya, serta daerah-daerah di Pulau Jawa, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
“Selama tujuh hari, suara buruh akan menggema dari satu kota ke kota lain, menyampaikan tuntutan kami,” tambah Said Iqbal.
Said Iqbal menegaskan, jika pada 1 November 2024 pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum di bawah 8 persen, atau di bawah tingkat inflasi, dan jika putusan Mahkamah Konstitusi tetap mengesahkan UU Cipta Kerja, Partai Buruh dan KSPI akan melakukan mogok nasional pada November 2024.
Mogok ini direncanakan berlangsung selama tiga hari berturut-turut. “Mogok nasional selama 3 hari berturut-turut adalah langkah terakhir. Kami harap pemerintah mendengar sebelum itu terjadi. Jika kebijakan tetap tidak berpihak kepada buruh, kami tidak akan tinggal diam. Akan akan aksi selanjutnya,” kata Said Iqbal.
Said Iqbal menjamin, aksi demo besar-besaran bergelombang disusul mogok naional dari Partai Buruh maupun KSPI, dimulai pada 24 Oktober 2024, tidak akan menganggu prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.