Tolong Pak Jokowi, Tidak Semua Proyek Strategis Nasional Wajib Dibangun

Pakar menilai tidak semua Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi kebanggaan Presiden Joko Widodo harus dibangun. Jika dipaksakan, proyek-proyek tersebut bernilai guna (utilitas) rendah sehingga menjadi beban keuangan bagi BUMN dan negara.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, banyaknya bandara dan infrastruktur lain yang sepi alias menganggur menjadi pelajaran bagi pemerintah bahwa tidak semua proyek PSN itu harus dibangun.

“Apalagi kalau harus selesai sebelum 2024,” katanya kepada Inilah.com di Jakarta, Rabu (21/9/2022) malam.

Paling tidak, terdapat beberapa bandara yang ‘mati suri’ alias sepi penumpang. Bandara-bandara tersebut, antara lain:

1. JB Soedirman, Purbalingga yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 1 Juni 2021. Proyeksi ini menelan anggaran Rp350 miliar.
2. Ngloram, Blora Bandara yang diresmikan Jokowi pada Desember 2021. Anggaran pembangunan bandara mencapai Rp80 miliar.
3. Wiriadinata, Tasikmalaya Bandara yang diresmikan Jokowi pada Februari 2019 ini mengeluarkan anggaran sebesar Rp30 miliar.
4. Kertajati, Majalengka yang dibangun dengan dana jumbo hingga Rp2,6 triliun dan diresmikan Jokowi pada 24 Mei 2018.

Menurut Bhima, banyak infrastruktur yang dipaksakan dibangun oleh pemerintah. Padahal, secara uji keleyakan atau visibility study tidak layak baik dari sisi biaya operasional yang ditanggung, biaya konstruksi maupun dari segi proyeksi pendapatan ke depan.

“Kalau dipaksakan dibangun akhirnya (proyek-proyek itu) menjadi utilitas (nilai guna) rendah,” timpal dia.

Sepinya penumpang pada proyek-proyek bandara yang selesai dibangun, sambung Bhima, menjadi beban karena bernilai guna rendah. “Bukan hanya pada saat pembangunan karena uangnya tidak kembali, tapi pada saat proyek beroperasi yang terus-menerus harus disubsidi secara besar-besaran,” papar dia.

Akibatnya, proyek-proyek itu menjadi beban lagi bagi BUMN sebagai operator. Likuiditas BUMN pun menjadi tertekan. “Ujungnya adalah risiko kontingensi kepada APBN yang harus menyuntik BUMN yang mengerjakan proyek dengan penyertaan modal negara yang besar melalui PMN (Penyertaan Modal Negara),” ungkap Bhima.

Padahal, kata dia, ruang fiskal APBN sekarang sedang menyempit karena terjadi tekanan-tekanan dari eksternal. “Seharusnya pemerintah lebih selektif mana proyek yang harus dilanjutkan dan mana yang harus disetop,” ujarnya.

Ia menyarankan pemerintah menghentikan proyek-proyek, terutama pada infrastruktur yang tidak berdampak langsung terhadap industri dan penurunan biaya logistik. Dalam kategori proyek seperti itu, Bhima menyebutkan Bandara Internasional yang sudah terlalu banyak jumlahnya.

“Bahkan sebelum adanya pandemi COVID-19 pun, jumlah penumpangnya relatif sedikit dan itu menjadi tidak menarik bagi maskapai penerbangan. Ini jadi pelajaran. Ini harus diseleksi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pakar Transportasi Alvin Lie, menilai bahwa fenomena sepinya bandara itu lantaran pemerintah tidak melakukan perencanaan yang optimal saat pembangunan bandara. Mega proyek tersebut hanya dinilai sebagai prestasi politik. “Seolah-olah kalau ada bandara, penerbangan pada datang sendiri,” tukasnya.

Seharusnya, kata dia, pembangunan proyek bandara dilakukan secara bertahap. “Pembangunannya mungkin untuk kebutuhan 5-10 tahun terlebih dahulu. Dibangun kecil dahulu kemudian dikembangkan. Itu karena biaya operasional dan perawatannya tinggi,” imbuh Alvin.

Selain bandara, proyek-proyek infrastruktur transportasi lain berbiaya mahal tapi sepi penumpang sehingga bernilai guna rendah adalah LRT Palembang dan LRT Jakarta.